Ada Defisit Anggaran, DPRD DKI Minta Anies Tak Korbankan Prioritas di Dinas Pendidikan

RM.id  Rakyat Merdeka - DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan tidak mengorbankan program prioritas di Dinas Pendidikan (Disdik), terkait adanya defisit anggaran sebesar Rp 9,12 triliun pada Tahun Anggaran 2020.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria berharap, rencana pemangkasan tersebut tidak mengorbankan kegiatan prioritas, yang bersinggungan langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan. Seperti pengadaan komputer untuk menunjang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), yang kabarnya akan dipangkas  Disdik DKI Jakarta.

"Ini kan Ibu Kota, masa pengadaan komputer saja bermasalah. Padahal anggaran kita triliunan. Justru kami meminta supaya komputer ini ada di sekolah-sekolah, supaya menjadi fasilitas penunjang meningkatkan kualitas pendidikan,” ujar Iman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10).

Baca juga : Atasi Kemiskinan, JK: Kita Tak Bisa Bekerja Sendiri...

Disdik DKI Jakarta dalam pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2020 mengusulkan pemangkasan anggaran hingga kisaran Rp 480 miliar, dari usulan pagu awal sebesar Rp9,12 triliun.

Salah satu nomenklatur kegiatan yang berpotensi dipangkas adalah pengadaan peralatan komputer dan Peralatan Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Meski demikian, di saat yang bersamaan, Disdik mengusulkan penambahan 66 jenis kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 304,1 miliar. Antara lain berupa penyediaan biaya operasional pendidikan dasar sekolah negeri, dan penyediaan biaya operasional sekolah untuk SMA Negeri di dua wilayah.

Baca juga : Dukung Pengentasan Kemiskinan, Kementan Kembangkan Program Bekerja di Lombok Barat

Terkait hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik DKI Jakarta Asep Syaefulloh menjelaskan, pemangkasan anggaran tersebut, antara lain berdampak pada kegiatan pengadaan hingga 1.000 komputer di level SMP.

“Jadi sudah kami diskusikan lagi soal (pengurangan) itu, dan sesungguhnya kami bisa libatkan orangtua, supaya punya komputer untuk ujian. Kalaupun tidak ada, kami sudah punya alternatif yaitu shift-nya ditambah. Bisa tiga shift,” terangnya.

Asep akan berupaya optimal agar pengurangan pagu anggaran peralatan komputer tidak menghambat proses kegiatan belajar mengajar peserta didik. Termasuk, dalam menghadapi persiapan USBN dan UNBK di tahun 2020.

Baca juga : Jadi Anggota DPR, Yasonna Lepas Jabatan Menkumham

“Karena memang, ujian SMP dan SMA tidak berbarengan. Maka, sebagian bisa dipakai oleh yang SMA atau SMK dulu. Intinya, kita ingin mengoptimalisasikan sumber daya yang ada di Dinas Pendidikan. Dengan tidak mengurangi makna pelayanan kepada masyarakat,” tandas Asep. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.