Akhirnya Dapat Bantuan Sosial, Penghuni Kolong Tol Ngaku Terharu

RM.id  Rakyat Merdeka - Wajah Sriyanti (45) terharu. Warga penghuni kolong tol di RW 12, Kelurahan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara tampak berkaca-kaca ketika mendapatkan bantuan sosial (bansos) Covid-19 Presiden yang disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos), Kamis (7/5)

“Saya belum pernah dapat bantuan, Pak. Padahal saya sudah punya KTP DKI dan orang enggak punya. Makanya saya bersyukur ada bantuan sembako dari Bapak Presiden. Semoga bantuannya lebih merata ya, Pak,” ujar Sriyanti, ditemui di lokasi.

Tempat tinggal Sriyanti yang sudah ia tempati sejak 2011 ada di salah satu sudut pilar kolong tol Warakas. Ia sudah berulang kali ditertibkan. Tapi kembali lagi, karena tidak memiliki tem- pat tinggal lainnya.

Di antara dinding pilar tiang tol, dia membuat sebuah bilik dengan tirai kelambu tidak beratap. Perabotan rumah tangganya ia susun tak jauh dari tempat ia tidur.

“Ini rongsok hasil saya keliling, Pak. Ditaruh di sini dulu sebelum disortir dan dibawa ke penge- pul. Kadang sehari kita enggak dapat apa-apa. Karana jalan sepi. Usaha-usaha sepi. Jadi sampah yang masih bisa dikumpulan jumlahnya sedikit,” tutur Sriyanti.

Wanita asal Cirebon ber-KTP DKI ini menuturkan, saat cuaca hujan cukup deras, tempat dirinya berlindung rembes dari sisi pilar kolong tol. Belum lagi, jika ada genangan.

“Kalau saya baru setahun tinggal di sini. Karena suami menganggur. Kadang ya kalau tidur kedinginan. Banyak nyamuk,” akunya lagi.

Terkait hal ini, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, Harry Hikmat mengatakan, pihaknya berupaya memberikan bantuan sosial kepada lapisan masyarakat yang belum tersentuh bantuan, agar lebih merata.

Baca juga : Ketua MPR Salurkan Bantuan APD, Thermogun, dan Masker ke Puluhan RSUD

Pihaknya juga memberikan masker serta sabun cuci tangan. Agar para pemulung yang tinggal di kolong tol tetap memperhatikan kebersihan dan kesehatan di saat kerja maupun beraktivitas di lingkungan kolong tol.

“Semua yang terdampak Covid-19 harus mendapatkan bantuan. Bantuan sembako Presiden, berbeda dengan program reguler PKH (Program Keluarga Harapan–red) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai-red). Kita menyasar daerah kumuh. Seperti di kolong tol, bedeng-bedeng, dan dekat area penampungan sampah,” katanya.

Selain itu, lanjut Harry, pihaknya menyediakan tempat penampungan sementara di 6 titik GOR di DKI Jakarta. Mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat dampak wabah ditempatkan di sini. Tercatat, ada 1.057 orang yang memanfaatkan lokasi ini.

“Tiga di antaranya PDP (pasien dalam pengawasan-red). Ada satu orang yang melakukan isolasi mandiri. Carrier dari kalangan masyarakat termiskin ini risikonya cukup besar,” tambahnya.

Lebih lanjut Harry menuturkan, untuk tahap pertama ban- tuan sosial Covid-19 dari Presiden, saat ini sudah mencapai 90 persen. Diharapkan, dapat rampung sebelum Idul Fitri seperti permintaan Presiden.

“Nanti di saat Idul Fitri itu sudah masuk bansos tahap dua. Nanti bantuan dari Pemprov DKI masuk dulu. Setelah itu, baru dimulai penyaluran bansos Presiden tahap dua. Jadi setiap pekan warga yang membutuhkan bisa mendapatkan bansos,” tandasnya.

Bansos DKI

Sementara, bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta sampai sekarang ini masih terhenti. Pemerhati masalah Ibu Kota, Sugiyanto mengatakan, ada ketidakakuratan data penerima bantuan sosial. Sehingga pembagian tidak tepat sasaran. Besarannya mencapai 1,6 persen dari 1,2 juta data penerima.

Baca juga : BRI Salurkan Bantuan Sosial Tunai Ke 528 Ribu Keluarga

“Diperkirakan ada 19.200 kepala keluarga yang pembagian sembako PSBB-nya bermasalah. Artinya banyak masyarakat yang tak menerima bantuan sembako,” kata Sugiyanto di Jakarta.

Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tahun lalu sudah memerintahkan jajarannya untuk membuat satu peta, satu data, dan satu kebijakan. Yang terangkum dalam program Jakarta Satu. Data digital ini mengintegrasikan semua data ke dalam peta dasar tunggal.

“Harusnya program ini bisa diandalkan untuk membagikan bansos tepat sasaran. Tapi yang terjadi sebaliknya. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah-red) sepertinya gagap dalam menyajikan data warga penerima bantuan yang tepat,” tegasnya.

Sugiyanto pun berharap, DPRD menjalankan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kekacauan pembagian ban- sos ini. “Saya sudah membuat surat terbuka kepada DPRD. Agar segera memanggil SKPD terkait,” tegasnya.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra S mengatakan, sejauh distribusi gelombang pertama, masih banyak warga miskin dan rentan miskin justru tak terjaring pendataan upaya meringankan perekonomian di tengah pandemi Corona.

“Ke depan, Dinas Sosial (Dinsos), dalam hal ini Pemprov DKI bisa melakukan perbaikan pendataan, pendistribusian (bansos) dan hal-hal lainya,” ujarnya di Jakarta.

Agar pendistribusian bansos tahap kedua berjalan tepat sasaran, lanjut Anggara, pihaknya telah mendorong Dinsos agar mengoptimalkan rekapitulasi data yang dihimpun dari perangkat wilayah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), sebagai basis data utama ketika pendistribusian bansos tahap kedua berlangsung.

“Kami berharap pendaftaran (data bansos tahap dua) dari pihak wilayah RT, RW ini mempunyai validasi yang cukup. Agar data-data yang masuk memang data-data yang jauh lebih baik. Dan masyarakat yang menerima, memang yang sangat membutuhkan,” terangnya.

Baca juga : Awas, Bantuan Sosial Rawan Dipolitisasi Calon Incumbent

Terpisah, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah menjelaskan, pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah kendala yang terjadi di lapangan selama masa pendistribusian bansos DKI tahap pertama yang berlangsung sejak 9 April hingga 25 April 2020.

“Kendala itu pun telah diperbaiki, dengan upaya pemutakhiran data penerima bansos yang perlu dikonsolidasikan dengan sejumlah SKPD seperti Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) dan Biro Tata Pemerintahan (Tapem).

“Terkait data yang harus dilakukan updating, terutama bagi mereka yang layak, dan itu sudah dilakukan juga dengan beberapa sumber, termasuk formulir dari RW. Data penerima di DKI ada 1,2 juta KK. Tapi dari data yang kita lakukan pendistribusian ini, ada 1.1 juta. Yang terakhir setelah dikonsolidasikan, ada 1,163 juta sekian,” terangnya.

Sedangkan untuk penerimaan bansos DKI tahap kedua, Irmansyah menyatakan, pihaknya sejauh ini tengah menunggu proses sinkronsisasi data penerima, untuk memastikan pendistribusian bansos DKI tahap kedua bisa dilakukan secara lebih tepat sasaran. Termasuk, memperluas sejumlah kriteria penerima bantuan, hingga verifikasi satu pintu bersama Kementerian Sosial. Sehingga, pihaknya memastikan tak akan data yang tumpang tindih dalam pendistribusian bansos DKI tahap kedua.

“Nanti akan ada penambahan untuk tahap kedua akan bertambah disampaikan Biro Tapem. Mungkin nanti akan dilakukan pemadatan. Tapi data sementara kurang lebih 2 jutaan (KK),” ungkapnya.

Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta Catur Laswanto memastikan, Pemprov DKI telah mengevaluasi secara komprehensif pendistribusian Bansos DKI tahap pertama.

Salah satunya, mendorong perangkat lingkungan RT dan RW menyampaikan data faktual perihal kondisi warga di wilayah masing-masing. Mengingat, pihaknya sejauh ini telah menargetkan penyaluran bansos kepada 2.207.132 KK pada tahap kedua, yang rencananya akan diselenggarakan jelang perayaan Idul Fitri pada pekan ketiga hingga keempat Mei 2020.

“Makanya diharapkan, dari data-data yang sudah terkoreksi di lapangan (RT-RW) dan kita kumpulkan sejauh ini, putaran kedua harus sudah lebih bagus,” tutupnya. [MRA]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.