Lokasi Banjir Meluas, Tapi Penanganan Loyo

RM.id  Rakyat Merdeka - Ironis melihat penanganan banjir di Jakarta. Lokasi banjir kian meluas, yakni dari 56 kelurahan menjadi 82 kelurahan. Tapi penanganannya loyo atau kian melemah.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, menurunnya kinerja itu dampak dari kebijakan penanganan banjir yang tidak lagi menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

“Pemprov DKI Jakarta hanya bereaksi saat musim hujan dan banjir sudah merendam sebagian kawasan ibu kota,’’ kata Prasetyo, di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Ridwan Kamil Prioritaskan Bantuan Penanganan Covid-19 Untuk Kabupaten Bogor

Padahal, lanjutnya, masalah banjir sangat serus. Sebab, menyangkut kepentingan hidup semua warga Jakarta. Prasetyo mengungkapkan, mitigasi banjir bukan lagi menjadi program prioritas Pemprov DKI Jakarta terjadi sejak beberapa tahun lalu.

Hal itu terlihat dari pemangkasan pagu penanganan banjir setiap tahunnya. Bahkan tahun ini, menurut Prasetyo, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta sempat tak memiliki anggaran untuk penanganan banjir.

“Saya sudah katakan berkali- kali, masalah Jakarta itu dari dulu ada dua, macet dan banjir. Karena itu saya menyetujui dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Banjir. Perlu keseriusan untuk penanganan banjir ini,” papar Prasetyo.

Baca juga : Gelora Mulai Panaskan Mesin Partai Jelang Pilkada 2020

Dia menilai, lemahnya pengawasan pada program revitalisasi trotoar menjadi salah satu penyebab genangan air terjadi saat hujan. Contohnya, revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro mengakibatkan penyumbatan tali air.

“Di awal tahun lalu Jakarta kembali dikepung banjir. Termasuk di kawasan Menteng Jalan Diponegoro. Penyebabnya karena pelebaran trotoar yang justru tidak memperhatikan saluran yang ada di bawahnya,” ungkap dia.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan alokasi dana pinjaman sebesar Rp 12,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), termasuk untuk penanganan banjir.

Baca juga : Masalah Pengungsi dan Perdagangan Orang Perlu Penanganan Lintas Sektor

“Dengan ketersediaan anggaran, sudah saatnya Pak Gubernur memperbaiki manajemen, standar prosedur untuk penanganan banjir,” tuturnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.