Kereta Api Dan Busway, Kandangin!

 Sebelumnya 
Kata Anies, aturan mainnya sudah jelas. Ada batas pekerjaan di front office maupun back office. Namun, karena penularan kasus, berpikirnya bukan sekadar menaati peraturan. Tetapi juga berupaya menyelamatkan sesama, termasuk karyawan yang bekerja. Contoh kecil yang bisa dilakukan adalah seminim mungkin mengeluarkan surat keterangan bekerja untuk karyawannya.

"Jangan sampai saat karyawannya bisa bekerja dari rumah, tetapi kebijakan perusahaan mengharuskan mereka bekerja di kantor. Maka terjadilah mobilitas yang tetap tinggi, terjadilah potensi penularan. Ini pengendalian bukan untuk kepentingan pengendalian, tapi ini kepentingan menyelamatkan sesama," imbuhnya.

Baca juga : PPKM Darurat, Mobilitas Warga Di Jateng Dan DIY Turun 30 Persen

Untuk mengurangi mobilitas itu, kemarin, Polda Metro Jaya melakukan penyekatan di 100 titik di Jakarta dan sekitarnya. Meliputi beberapa ruas jalan, gerbang Tol Dalam Kota dan kawasan penyangga Ibu Kota. Jumlah ini bertambah 25 titik dibanding hari sebelumnya.

Penentuan lokasi penyekatan merupakan hasil dari koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Karena hasil evaluasi adanya peningkatan mobilitas masyarakat saat PPKM Darurat. "Titik-titik ini sudah dirapatkan instansi terkait dan sudah disampaikan juga kepada jajaran," kata Sambodo.

Baca juga : Tanpa Syarat Lengkap, 2 Bus AKAP Dikandangin

Lalu, bagaimana tanggapan warga jika KRL dan Transjakarta dikandangin? Ria Kurniawati, seorang karyawati di Jakarta, tidak setuju. Menurutnya, tidak sedikit masyarakat yang tetap bekerja di kantor, dan sebagian di antaranya menggunakan moda transportasi massal. Termasuk dirinya, sebagai pengguna setia KRL rute Pasar Minggu-Cawang.

Menurut Ria, daripada KRL dan Transjakarta dikandangin, mending titik penyekatan yang ditambah hingga ke daerah perbatasan. "Kalau masih dalam satu wilayah, ya buat apa. Kalau semua kebutuhan ditanggung pemerintah, mungkin okelah," ucapnya.

Baca juga : Strategi Redam Volatilitas Pasar Keuangan, BNI Dan PLN Luncurkan Buku Pintar Hedging

Heru Febrianto Djafar, seorang karyawan asal Depok, juga tidak setuju. Alasannya, tidak semua warga memiliki kendaraan pribadi. Contohnya ia, yang kesehariannya menggunakan KRL dari Depok ke Gondangdia untuk bekerja. Kalau tidak ada KRL, dia tidak masuk kerja dan bisa dipecat. "Kalau diberhentikan, kami mau kerja di mana," ucapnya, khawatir. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.