Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Turun Rp 11.000, Harga Emas Dibanderol Rp 1.343.000 Per Gram
- Akhir Pekan, Rupiah Melemah Ke Rp 15.985 Per Dolar AS
- Indra Karya Jempolin Manfaat Bendungan Multifungsi Ameroro Di Sulteng
- Pertamina EP Pertahankan Kinerja Positif Keuangan Tahun Buku 2023
- PGN Saka Kantongi Perpanjangan Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas
Realisasi Penerimaan DKI Baru 62 Persen
Penerimaan Pajak Hiburan Nyungsep
Selasa, 26 Oktober 2021 07:00 WIB
Sebelumnya
“Pemprov ini tidak punya uang. Penerimaan pajak masih jauh dari target penerimaan pajak senilai Rp 43,37 triliun,” kata Prasetyo di Jakarta, kemarin.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta, agar prioritas program anggaran dalam APBD Perubahan fokus kepada penanganan banjir, penanggulangan bencana, ataupun program yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.
Baca juga : Bamsoet Tegaskan Pentingnya Pendidikan Pancasila
“Kalau yang lain-lain jangan lagi deh. Hibah atau apapun tidak perlu. Jadi saya pikir di dalam komisi-komisi ini jangan ada akal makan akal. Di Banggar besar pasti akan saya coret, tapi yang prioritas akan diperhatikan,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI, Rasyidi HY memprediksi penerimaan pajak DKI diprediksi meleset dari target. Menurutnya, perlu terobosan untuk menggenjot pendapatan pajak. Seperti, perbaikan mekanisme pencatatan pajak.
Baca juga : Kementerian PUPR Targetkan Pengelolaan Tol Berkelanjutan Tercapai 2024
Dia menjelaskan, perbaikan bisa saja dilakukan dengan cara memisahkan inventarisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Dengan begitu, ia meyakin Bapenda dapat mengetahui persis besaran penerimaan pajak dari masing-masing jenis pajak tersebut.
“Kalau Bapenda hitungnya digabung sistemnya seperti itu, dari Komisi C meminta supaya dipisahkan antara BBNKB dengan PBB. Tapi tadi sudah dihitung totalnya diperkirakan yang baru sampai hari ini (per 6 Oktober) Rp 10,10 triliun, sedangkan targetnya itu Rp 14 triliun,” katanya.
Baca juga : KPK Dalami Penerimaan Uang Haram Bupati Probolinggo Dan Suaminya
Anggota Komisi C DPRD DKI, Khoirudin meminta, Bapenda berkoordinasi dengan Komisi C untuk menyajikan pencatatan realisasi pajak daerah secara akuntabel dan transparan.
“Sampai hari ini pun kami belum dapat hitung-hitungan matematisnya. DPRD seharusnya bisa dapatkan data itu. Jadi kami bisa memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerimaan pajak,” ungkap Khoirudin. [FAQ]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya