Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Sebelumnya
Selain itu, BPK menegaskan indikator kerentanan utang 2020 telah melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan International Debt Relief (IDR). Indikator Kesinambungan Fiskal (IKF) 2020 sebesar 4,27 persen juga melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 – Debt Indicators yaitu di bawah 0 persen.
Menanggapi hal itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah sepakat untuk terus waspada dan mengajak semua pihak bekerja sama dalam mendukung pengelolaan pembiayaan negara.
Baca juga : Bingung Dengan Sikap MPR, PSI Dukung Sri Mulyani
“Pemerintah senantiasa mengelola pembiayaan secara hati-hati, kredibel, dan terukur, termasuk dalam beberapa tahun terakhir ini ketika terjadi perlambatan ekonomi global,” sebutnya.
Yustinus menegaskan, APBN sebagai instrumen kebijakan countercyclical dengan pembiayaan sebagai alat untuk menjaga ekonomi. Dijelaskannya, International Monetary Fund (IMF) sendiri sudah memberikan standar aman untuk rasio utang di kisaran 25-30 persen per Produk Domestik Bruto (PDB) pada kondisi normal.
Baca juga : Sri Mulyani Putar Otak Cari Tambalan
“Karena dalam kondisi pandemi saat ini, hampir tidak ada negara rasio utang di kisaran itu,” kata dia.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengingatkan, pemerintah mengurangi penggunaan utang luar negeri dan melakukan pengelolaan utang dengan bijak. Hal tersebut didasari karena utang Indonesia kini semakin menumpuk dan telah melewati batas yang direkomendasikan IMF.
Baca juga : Sri Mulyani Ceria Banget
Ia meminta, pemerintah memperhatikan rekomendasi IMF dan BPK sebagai lembaga yang kompeten dalam urusan keuangan. Ia juga berharap agar pemerintah lebih bijak lagi dalam menggunakan utang luar negeri. [DWI/MA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya