Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Negara Harus Berikan Rasa Aman
Gubernur Banten: Nggak Kebayang Kalau Saya Ada Di Ruang Kerja...
Jumat, 24 Desember 2021 07:21 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyesalkan tindakan aksi massa buruh yang menjebol paksa, masuk ke Ruang Kerja Gubernur Banten.
Menurutnya, ini bisa menjadi preseden buruk bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam mengambil keputusan.
"Saya pribadi tidak merasa tersinggung. Seharusnya, negara memberikan rasa aman. Karena apa yang saya lakukan, sesuai dengan peraturan," ungkap Gubernur WH kepada wartawan di kediamannya, Jl H Djiran No. 1 Kelurahan Pinang, Kota Tangerang, Kamis (23/12).
"Saya serahkan kepada pihak yang berwenang," tambahnya.
Baca juga : Kemenpora Gelar Bimtek Bantuan Sarana Olahraga Di Ruang Publik
Gubernur WH mengaku tidak bisa membayangkan, andaikan dirinya saat itu berada di ruang kerjanya. Menyesalkan tindakan buruh memaksa masuk ruangan kerja, tapi tidak ada upaya mempertahankan atau melindungi.
"Ini seharusnya menjadi perhatian masyarakat, juga negara. Keputusan itu harus di-back up," ungkapnya.
Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan Pejabat Negara yang harus terlindungi dari perbuatan anarkis.
Demonstrasi atau menyampaikan pendapat di muka umum, ada aturannya. Harus disampaikan dengan cara-cara yang baik serta menggunakan etika.
Baca juga : Menpora Pastikan Kesetaraan Penyelenggaraan PON Dan Peparnas
"Bisa jadi preseden. Semua Gubernur, Bupati dan Walikota nanti pada takut untuk mengambil keputusan. Kita juga diikuti oleh peraturan-peraturan yang menentukan," tambah Gubernur WH.
Politisi Partai Demokrat ini mengaku tak takut pada sanksi administratif. Namun, ia lebih melihat pada bagaimana kegiatan ekonomi bisa berjalan dan pengangguran tertanggulangi.
Gubernur WH menjelaskan, UMP dan UMK diputuskan melalui musyawarah. Melalui proses Dewan Pengupahan dengan indikator dan variabel yang jelas, termasuk melibatkan BPS yang mengukur pertumbuhan ekonomi, inflasi, kelayakan hidup dan lain-lain.
Dari kesepakatan itu, terbit rekomendasi kepada Gubernur.
Baca juga : Mahfud MD: Banyak Kaum Sarungan Jadi Pejabat
"Penetapan UMP dan UMK itu untuk kepentingan yang lebih luas. Tidak hanya untuk buruh-buruh yang di pabrik. Tapi juga untuk yang di perhotelan, pariwisata dan sebagainya yang saat ini situasinya masih belum pulih betul, karena terdampak pandemi Covid-19," terang Gubernur WH.
Ia menyebut, di Indonesia, konflik perburuhan terjadi setiap tahun. Buruh minta naik, pengusaha tidak mau naik. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memfasilitasi, membangun silaturahmi serta memoderasi pertemuan itu dan damai-damai saja.
"Tapi pada akhirnya, malah kita yang diserang. Sejauh mana pemerintah terlibat dalam hubungan perburuhan?" tanya Gubernur WH. [HES]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya