Lowongan Kerja Untuk Pejabat Makin Banyak

 Sebelumnya 
Jika salah tunjuk, sebutnya pengaruhnya cukup besar. Karena jumlah kepala daerah yang akan di isi oleh Pj ini hampir separuh Indonesia. Pengaruhnya cukup besar dalam menentukan arah politik di Pemilu 2024 mendatang.

“Jangan sampai ada pihak yang sistematis membuka peluang penunjukkan ini untuk membangun batlyon politik, jelang pemilu 2024. Itu penting dipastikan tidak terjadi, karena umur penjabat ini panjang. Potensi disalahgunakan jauh lebih gede,” terangnya.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengaku tidak terlalu khawatir dengan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh para penjabat kepala daerah nantinya. Sebab, mereka yang ditunjuk adalah aparatur sipil negara atau ASN.

Baca juga : Sahabat Ganjar Kasih Bantuan Kursi Roda dan Tongkat Kepada Lansia Penyintas Kanker

“Asal peran KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dioptimalkan. Untuk mengawasi dan memberi sanksi terhadap tindakan politis. Yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik tertentu,” kata Ray kepada Rakyat Merdeka tadi malam.

Selain KASN, para penjabat kepala daerah ini juga akan diawasi DPRD masing-masing daerah agar tidak semena-mena bekerja di luar ketentuan hukum. “Saya tidak bisa menafikan banyaknya dorongan mengkapitalisasi jabatan itu untuk kepentingan politik. Tapi jangan terlalu mengkhawatirkan itu,” lanjutnya.

Senada, pengamat politik Universitas Mercu Buana Maksimus Ramses Lalongkoe mengatakan lowongan penjabat kepala daerah berbeda dengan lowongan posisi Wamen.

Baca juga : Ratusan Pedagang Pasar Deklarasikan Dukungan Untuk Ganjar Pranowo

“Sudah menjadi tradisi kalau terjadi kekosongan kepala daerah maka perlu ada Pj. Tapi soal Wamen, itu bisa jadi sebagai lowongan pekerjaan buat pejabat... he-he-he,” kata Maksimus dalam obrolan tadi malam.

Menurutnya, posisi Wamen selama ini terkesan hanya bagian dari bagi-bagi jatah kue kekuasaan kepada partai politik hingga tim sukses. Ia menyarankan untuk mengukur secara jelas, seberapa besar pengaruh keberadaan Wamen dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja di kementerian yang ditunjuk.

“Jangan jadi wamen, tapi hanya buat bagi-bagi jatah kekuasaan. Sebaiknya, jika menteri itu gak butuh wamen, mending gak usah,” pungkasnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.