Dewan Pers

Dark/Light Mode

Perkuat Pemberantasan Korupsi, KPK Rekrut 61 Jaksa Di Bidang Penindakan

Rabu, 26 Januari 2022 15:51 WIB
Gedung KPK. (Foto: Ist)
Gedung KPK. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan rekrutmen bagi 61 orang Jaksa yang terpilih selama proses seleksi. Mereka ditempatkan pada Kedeputian Bidang Penindakan.

"Rekrutmen ini merupakan bentuk komitmen kelembagaan dalam memperkuat manajemen sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui strategi represif. Khususnya, pada tugas penuntutan dan asset recovery di unit Labuksi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Rabu (26/1).

Berita Terkait : Kasus Korupsi Nurhadi, KPK Diminta Periksa Pihak Lain Yang Diduga Terlibat

Proses seleksi ini dilakukan oleh pihak ketiga yang berkompeten dan independen dengan menggunakan instrumen standar kompetensi sebagaimana kebutuhan KPK.

Ali menegaskan, kebutuhan personil ini sangat mendesak untuk menyelesaikan berbagai perkara yang sedang ditangani KPK.

Berita Terkait : Kembangkan Kasus Korupsi Di Buru Selatan, KPK Kini Juga Sidik Pencucian Uang

"Agar proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif dan segera memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait," imbuhnya.

Peran dan sumbangsih Jaksa di KPK tidak hanya untuk menjalankan fungsi penuntutan saja. Pada praktiknya, kata Ali, Tim Jaksa juga dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, dan eksekusi putusan pengadilan. "Dalam rangka mengoptimalkan asset recovery sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak," beber Ali.

Berita Terkait : Lewat Program IP400, Kementan Pede Naikkan Produksi Padi Dan Pendapatan Petani

Selain itu, Tim Jaksa juga telah memperkuat KPK di berbagai lini tugas dan fungsi. Di antaranya pada Biro Hukum, Sekretariat Dewan Pengawas, Koordinasi dan Supervisi, serta Tim Juru Bicara.

"Rekrutmen ini sekaligus merupakan implementasi komitmen kolaborasi antar-APH dalam penguatan penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia," tandas jubir berlatarbelakang jaksa itu. [OKT]