Dewan Pers

Dark/Light Mode

Sudah 8 Ribu Jemaah Umrah Diberangkatkan, Alhamdulillah Nol Kasus Covid-19

Rabu, 2 Februari 2022 20:36 WIB
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief (Foto: Dok. Kemenag)
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief (Foto: Dok. Kemenag)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemberangkatan jemaah umrah Indonesia sudah berlangsung hampir satu bulan. Sejak pemberangkatan pertama di masa pandemi pada 8 Januari 2022, kini sudah lebih 8.000 jemaah asal Indonesia yang terbang ke Arab Saudi untuk beribadah umrah.

Pelaksanaan umrah ini berjalan baik. Hingga saat ini, tidak ditemukan kasus Covid-19 pada jemaah. “Skema One Gate Policy (OGP) pemberangkatan jemaah umrah dinilai baik dan berhasil dengan tidak adanya kasus jemaah positif saat berangkat dan tiba di Arab Saudi,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief, di Jakarta, Rabu (2/2). 

Hilman menerangkan, pihaknya telah menggelar rapat evaluasi bersama lintas kementerian dan lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan umrah. Salah satunya, terkait pelaksanaan karantina kepulangan dan layanan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Dari hasil evaluasi itu, skema OGP akan tetap dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 1.332/2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Covid-19. 

Berita Terkait : Amalkan Pancasila Mampu Turunkan Kasus Covid-19

Untuk pelaksanaan screening kesehatannya, bisa dilakukan di asrama haji atau hotel. “Pelaksanaan di asrama haji agar menjadi standar dan pola penanganan jemaah sebelum keberangkatan umrah di hotel-hotel,” terang Hilman.

Terkait karantina kepulangan, hasil evaluasi menyepakati sejumlah masukan penting bagi Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) dan hotel yang menjadi tempat karantina kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), termasuk jemaah umrah. Masukan itu antara lain agar pihak hotel memerhatikan variasi dan kecukupan menu makanan bagi jemaah umrah. Hotel juga diminta melakukan standarisasi fasilitas, sarana, dan prasarana di dalam kamar agar jemaah merasa aman, nyaman, dan tetap dapat memelihara kesehatan selama masa karantina dengan memperhatikan sirkulasi udara, ruang gerak penghuni kamar, dan kecukupan sinar matahari.

“Hasil evaluasi juga mendorong pihak hotel untuk mengatur flow pergantian antar penghuni kamar agar tidak terlalu dekat antara penghuni yang masuk dengan yang keluar dengan tetap memperhatikan higienitas kamar. “Kami dalam waktu dekat ini akan mengundang hotel-hotel tempat screening kesehatan dan karantina untuk mengkoordinasikan SOP dan teknis pelaksanaan karantina bagi jemaah umrah,” sambungnya.

Berita Terkait : Alhamdulillah, Yang Wafat Nol

Hilman melanjutkan, pihaknya juga meminta seluruh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk memastikan sudah memiliki jaminan pemesanan (booking) kamar hotel untuk karantina kepulangan bagi jemaah umrahnya, sejak saat keberangkatan mereka. Hal ini penting agar tidak terjadi kasus jemaah terlantar karena menunggu kepastian tempat karantina.

Rapat evaluasi juga menyepakati kemungkinan dilakukannya tes PCR pembanding. Menurut Hilman, tes PCR pembanding dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dan dikoordinasikan melalui KKP dengan mengisi formulir yang telah ditentukan. “Tes PCR pembanding hanya dapat dilakukan untuk exit test PCR dan dilaksanakan oleh laboratorium/rumah sakit milik pemerintah,” terangnya.

Terkait kemungkinan digunakannya bandara selain Soekarno-Hatta untuk pemberangkatan dan pemulangan jemaah umrah, Hilman mengatakan, hal itu merupakan kewenangan Satgas Covid-19. Sebab, pembukaan akses kedatangan warga dari luar negeri ke Indonesia juga berkaitan dengan kesiapan fasilitas bandara dan sarana karantinanya.

Berita Terkait : KSP Cek Penanganan Kasus Covid-19 Di Salatiga

“Kementerian Agama akan bersurat ke BNPB untuk mengusulkan pembukaan bandara di kota lainnya sebagai tempat pemberangkatan dan pemulangan jemaah umrah dalam rangka mengantisipasi penumpukan dan overload Bandara Soekarno Hatta,” sebut Hilman.

Hilman menambahkan, pihaknya beberapa waktu telah berkunjung ke Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Selain membahas penyelenggaraan ibadah haji, dia juga menyampaikan harapan agar kebijakan karantina institusional di Arab Saudi bisa dihapus. “Mudah-mudahan harapan tersebut dapat segera terwujud dengan adanya kartu vaksinasi Covid yang diterbitkan oleh Kemenkes dan integrasi antara aplikasi PeduliLindungi dengan tawakalna,” ujarnya. 

“Keberangkatan jemaah umrah yang jumlahnya sudah mencapai 8.000 lebih, tanpa adanya kasus jemaah positif covid19 menjadi poin penting bagi Kementerian Luar Negeri, melalui perwakilannya di Arab Saudi, untuk berdiplomasi dan melakukan negosiasi terkait kemungkinan dihapusnya keharusan karantina institusional bagi jemaah umrah,” tandasnya. [DIR]