Membunuh Oposisi Bukan Gaya Jokowi

 Sebelumnya 
“Itu harus kita pilih. Kita harus tahu menteri mana yang substansinya lebih dibutuhkan oleh Presiden, based on priority,” sambungnya.

Dalam waktu yang sangat singkat, para menteri harus dapat memaparkan substansi yang ingin disampaikan. Dicontohkannya, untuk satu Rapat Terbatas secara keseluruhan dialokasikan waktu satu jam.

“Jadi satu Ratas itu kita alokasikan waktu satu jam. Pak Jokowi itu presiden yang enggak seneng basa basi. Enggak senang menterinya ngomong terlalu lama, yang penting adalah substansinya apa, dan apa yang harus beliau putuskan,” ungkap eks Wakil Ketua DPR ini.

Baca juga : Jadi Ketua Kelas, Pram Bongkar Rahasia Dapur Kabinet Jokowi

Isu lain yang cukup serius, saat Pram membahas soal sosial media. Awalnya, topik ini hanya sifatnya candaan. Karena diawali dengan kebiasaan Pram yang kerap memposting kesibukannya dengan cucu di Instagram pribadinya.

Namun, omongan Pram kemudian mengarah pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seperti diketahui, legislasi yang dibuat di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini, sudah banyak menelan korban, khususya dari luar pemerintahan.

“Banyak orang yang tersangkut masalah hukum. Ya, karena mereka melanggar itu. Itulah yang kemudian mereka menyalahkan pemerintah. Pemerintah dianggap melalukan represif, dianggap memberikan tekanan kepada kelompok oposisi. Padahal bukan. Bukan itu,” tegas Pramono.

Baca juga : Dibuang Ke Getafe, Mayoral Tuding Mourinho Jadi Biang Kerok

Banyak sekali ujaran kebencian yang dilancarkan pihak oposisi belakangan ini. Tercemin dari komentar yang dibuat, pasti selalu ada ujaran kebenciannya. Kata Pramono, seharusnya, hal-hal semacam itu dapat digiring ke meja hijau. “Tapi ya nanti penjaranya penuh. Kalau ada hate speech gitu, kita nikmati aja,” ujarnya.

Pernyataan Pram ini mendapat beragam komentar. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menganggap media sosial sebagai keniscayaan. Namun memiliki dua sisi: positif dan negatif. Tinggal manusia bebas memilihnya untuk apa digunakannya.

Kata Hinca, media sosial merupakan pilar keempat demokrasi. Tentu ada aturan main sendiri. Misalnya dari diri kita sendiri, dengan self regulation (self control) dengan bertanya tentang baik atau buruk dampaknya. Jika kemudian menimbulkan masalah, bagaimana?

Baca juga : 3 Tips Kembangkan Karir Dengan Memaksimalkan Teknologi

Sebagai media, sesungguhnya apa yang dilahirkan adalah rangkaian kata menjadi kalimat yang disusun dan dilepas. Jadi, dalam perspektif demokrasi, kalimat yang dihasilkan itu sesungguhnya adalah kata-kata. Jika ada yang dirasa salah dan tidak pas, tentu pilihan bijaknya adalah kata-kata dibalas dengan kata-kata.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.