Zulhas Nggak Jelas

 Sebelumnya 
Kedua, ekonomi dalam negeri juga belum membaik. Ketiga, ada perang Rusia-Ukraina yang bakal berdampak ke Indonesia. Keempat, anggaran yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Pemilu cukup besar. Kelima, tertundanya keberlangsungan program-program pembangunan tertunda karena pandemi dua tahun ini.

Selain lima alasan itu, tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya Presiden Jokowi sebagaimana dirilis sejumlah lembaga survei, yang mencapai 73 persen lebih, memperkuat pertimbangan PAN untuk menunda Pemilu.

Sikap Zulhas yang tidak jelas ini, mendapat sindiran pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Menurutnya, selain pesimis Pemilu ditunda bakal berhasil, Zulhas juga dibebani oleh masalah internal. Banyak kader yang kabarnya protes terhadap sikap Zulhas.

Baca juga : Ditutup Mahfud, Eh Dibuka Luhut

“Publik kan memang menolak dan Jokowi juga sepakat Pemilu di 2024. Makanya skenario tunda Pemilu atau masa perpanjangan masa jabatan presiden gagal,” kata Ujang.

Kendati demikian, dia khawatir berbagai cara tetap akan dilakukan elit politik agar Jokowi menjabat untuk ketiga kalinya. Caranya dengan menyelipkan pasal presiden diperbolehkan menjabat tiga periode dengan mengamandemen UUD melalui Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

“Skenario ini lebih realistis bagi Jokowi, jika tak suka pada Jokowi silakan tak memilih, jika suka akan terpilih kembali,” duga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review itu.

Baca juga : Golkar Dan NasDem Mau Dengar Aspirasi Rakyat

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN di DPR, Saleh Daulay membantah Zulhas plin-plan atau tidak jelas. Pernyataan Zulhas saat di Medan kemarin, kata dia, justru untuk menjelaskan soal pendapat sebelumnya terkait penundaan Pemilu.

“Saya menangkap bahwa bang Zul ingin menjelaskan tujuan dari pernyataan sebelumnya. Dia tidak mau ada penafsiran yang salah dalam menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan yang banyak diperbincangkan,” kata Saleh kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, setiap usulan itu merupakan hak demokrasi yang patut dihormati. Setiap orang, juga boleh berbeda pendapat dengan Zul. Namun, kata dia, semua pihak tidak perlu saling curiga.

Baca juga : Pemerintah Bakal Libatkan Media Dan Masyarakat

“Pernyataan dan usulan boleh saja disampaikan. Namun, keputusan dan kenyataan yang akan terjadi tergantung pada dinamika politik. Pernyataan politik bisa saja tidak sejalan dengan realitas yang ada,” pungkasnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.