Zulhas Nggak Jelas

 Sebelumnya 
Cara lain yang bisa ditempuh, yakni dengan konsensus atau kesepakatan bersama oleh berbagai kalangan. “Ini menurut Yusril (Yusrih Ihza Mahendra). Ini bukan pendapat saya, tapi dikutip dari Yusril. Karena saya tidak ahli sekali,” tegas eks Menteri Kehutanan itu.

Untuk konsensus, kata Zulhas, sebenarnya sudah ada contoh. Yakni konsensus yang dilakukan di internal Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Para pengurus di dua organisasi Islam terbesar itu sepakat melakukan konsensus demi menunda pelaksanaan muktamar di internal masing-masing.

PBNU yang harusnya menggelar muktamar pada 2020, terpaksa menunda karena situasi negara yang masih dilanda pandemi Corona. “NU itu waktu muktamar harusnya tahun lalu, tapi kemudian digelar di bulan Desember. Muhammadiyah muktamar harusnya 2020, jadinya 2022 nanti bulan November,” ungkap Zulhas.

Baca juga : Ditutup Mahfud, Eh Dibuka Luhut

Padahal, lanjut Zulhas, kedua ormas keagamaan itu sama-sama memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) yang mengatur waktu muktamar, tapi karena kondisi masih pandemi, muktamar NU dan Muhammadiyah akhirnya ditunda selama 1 tahun lebih.

“Karena AD/ART-nya itu kan dia hanya boleh lima tahun, tapi diperpanjang. Sehingga, NU dan Muhammadiyah sekarang 1 warna,” beber Zulhas.

Namun, Zulhas mengakui, kondisi yang terjadi NU dan Muhammadiyah, tentu saja berbeda dengan negara. Pemerintah tidak bisa melakukan konsensus demi memuluskan penundaan pemilu.

Baca juga : Golkar Dan NasDem Mau Dengar Aspirasi Rakyat

“Nah, sekarang kita berbangsa bernegara. Apa mungkin amandemen, apa mungkin dekrit, apa mungkin konsensus, menurut saya tak mungkin,” tegas Ketum PAN 2 periode ini.

Apalagi, lanjut Zul, banyak parpol yang pimpinannya sedang ancang-ancang untuk maju sebagai capres. Karena sudah punya jagoan masing-masing, parpol bakal sulit diajak bersepakat untuk menunda Pemilu.

“PDIP sudah punya capres, Golkar sudah punya capres, Gerindra sudah punya capres, PKB sudah punya capres, Demokrat begitu, yang lain juga begitu,” jelas ayah dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani itu.

Baca juga : Pemerintah Bakal Libatkan Media Dan Masyarakat

Pernyataan Zulhas ini berbeda dengan sebelumnya. Saat mengusulkan penundaan Pemilu, Zulhas menyebut 5 alasan untuk memperkuat argumennya. Pertama, pandemi belum pulih, sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.