Telurkan 8 Keputusan, Tak Boleh Main Politik Kekuasaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Musyawarah Alim Ulama PWNU Jawa Timur menghasilkan sejumlah keputusan penting. Dipimpin Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Moh Hasan Muwatakkil Alallah di antaranya, pentingnya memperhatikan akhlak dan etika Nahdlatul Ulama (NU) dalam menjalankan roda organisasi.

"Maka diinstruksikan agar PWNU Jawa Timur, tidak mengambil sikap, keputusan, dan langkah yang berujung pada ketidakpatuhan terhadap PBNU, dikarenakan hal itu tidak sesuai dengan akhlak dan etika Nahdlatul Ulama," tutur KH Moh Hasan Muwatakkil Alallah, dalam keterangan Jumat (1/4).

Forum Musyawarah Alim Ulama menegaskan, PWNU Jawa Timur tidak mengambil sikap keputusan, dan langkah politik apapun yang terkait dengan politik kekuasaan dan hendaknya lebih memikirkan kemaslahatan ummat dan Pondok Pesantren.

Baca juga : KH Marzuki Mustamar: Nggak Bahas Politik Praktis, Gitu-gitu Aja Kok

"Memohon kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar membuka forum dialog dengan Presiden, Wakil Preside, Mendiknas, DPR kususnya Komisi VIII, mengenai poin-poin Rancangan Undang-Undang Sistem Pendikan Nasional (Sisdiknas) yang dinilai bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila dan Agama Islam," tutur Kiai Mutawakkil Alallah, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo.

Seperti diketahui PWNU Jawa Timur menggelar Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama di Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban, asuh KH. Abdul Matain Jawahir, Rabu (30/3), sebagai pelaksanaan roda organisasi. Digelar di Pondok Pesantren asuhan KH. Abdul Matin Jawahir, Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim, yang membahas persoalan keumatan dan kebangsaan.

Terbagi dalam empat komisi, Komisi Pendidikan, Pengkaderan dan Sumber Daya Manusia, Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan, Komisi Ekonomi dan Kemandirian, dan Komisi Media dan Literasi Dakwah.

Baca juga : Buruh Nilai Revisi Pencairan JHT Keputusan Tepat

Selain itu, ada pembahasan khusus dalam Forum Musyawarah Alim Ulama PWNU Jatim. Dalam kegiatan dihadiri para tokoh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) baik Provinsi Jawa Timur  maupun Kabupaten Tuban, dan para masyayikh seperti Rais Syuriyah PWNU Jatim KH. Anwar Manshur, KH. M Hasan Mutawakkil Allallah, Prof KH. Ali Maschan Moesa, Ketua PWNU Jatim KH. Marzuki Mustamar dan jajarannya. Terlebih dahulu mendengarkan sambutan KH. Abdul Matin Jawahir, sebagai tuan rumah.

Rapat Pleno PWNU Jatim diikuti uturan dari badan otonom (Banom) seperti Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, Sarbumusi, Pagar Nusa, dan seluruh perwakilan dari lembaga di lingkungan PWNU Jawa Timur.

Dari hasil sidang Komisi-Komisi, akhirnya berhasil diplenokan sebagai hasil akhir dari forum kerja yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan program PWNU Jatim hingga akhir kepengurusan 2023. Yakni kepengurusan PWNU Jatim periode 2018-2023 hasil Konferensi NU di Lirboyo Kediri pada Juli 2018.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.