78 Persen Warga Tolak Pemilu Ditunda

 Sebelumnya 
Adapun, 35 persen lainnya ingin lebih dari dua kali dengan kurun waktu lima tahun. Menurut Deni, hasil survei yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden ini konsisten dalam survei yang digelar 2020, 2021, dan 2022.

Kata Deni, gara-gara wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi, terus merosot. Tingkat kepuasan publik kini ada di angka 64,6 persen, anjlok dari 77 persen pada Maret 2021.

Menurut Deni, sikap warga yang pada umumnya menolak usulan penundaan pemilu menurunkan sentimen positif atas kinerja presiden. Bukan cuma kepuasan publik yang anjlok. Tren kepuasan terhadap jalannya demokrasi dalam setahun terakhir mengalami pelemahan dari 71,9 persen pada survei Maret 2021 menjadi 61,7 persen dalam survei Maret 2022.

Wacana penundaan pemilu memang terus bergulir meski Presiden Jokowi sudah mengerem dengan menegaskan akan taat pada konstitusi.

Baca juga : Turun, Tapi Masih Tinggi

Sehari sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKKPM Bahlil Lahadalia kembali bersuara soal wacana penundaan pemilu. Ia menilai, wacana tersebut biarkan saja mengalir. Jangan diharamkan. Kalau perlu dikaji dalam bingkai kebangsaan yang konstruktif.

“Jadi wacana ini wajar-wajar saja,” kata Bahlil, usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Menangkap Peluang Investasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, yang digelar Fraksi PKB DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Bahkan, menurut Bahlil, parlemen selaku lembaga demokrasi, wajib untuk memberikan wadah semua wacana politik, termasuk penundaan pemilu.

Bahlil memang menteri yang pertama kali mengusulkan penundaan pemilu pada Januari lalu. Usulan itu kemudian disambut oleh Ketum PKB Muhaimin Iskandar, yang dilanjut oleh Golkar, dan PAN.

Baca juga : Gerindra Makin Moncer

Bagaimana tanggapan Istana? Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyampaikan, pihaknya tidak bisa menghalangi atau melarang orang bicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

“Mau 3 periode, mau 4 periode, mau 5 periode, nggak ada urusan. Itu urusannya adalah hak demokrasi setiap orang,” kata Ngabalin.

Menurut dia, wacana tersebut tak akan terealisasi, karena Presiden telah menegaskan akan taat terhadap konstitusi. “Wacana ini pasti tidak mungkin (terealisasi) karena kami pasti tegak lurus pada konstitusi, begitu amanah yang disampaikan Bapak Presiden,” ujarnya.

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Prof Jimly Asshiddiqie meminta, pemerintah tegas dalam meredam wacana penundaan pemilu. Kata dia, isu tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan segera diredam. “Lebih tegas dilarang dan diomeli dengan mendidik. Jangan malah terus diberi angin seperti ini,” kata Jimly, di akun Twitter miliknya, kemarin.

Baca juga : Wawalkot Depok Siap Bertarung

Ia menilai, ada masalah komunikasi dari Istana. Sehingga isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terus bergulir.  [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.