Dark/Light Mode

SMRC: Hampir Semua Pemilih Partai Tolak Pemilu Ditunda

Kamis, 24 Maret 2022 18:07 WIB
Pendiri SMRC Prof. Saiful Mujani dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ yang bertajuk “Siapa Dukung Penundaan Pemilu?” yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV pada Kamis (24/3). (Foto: YouTube)
Pendiri SMRC Prof. Saiful Mujani dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ yang bertajuk “Siapa Dukung Penundaan Pemilu?” yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV pada Kamis (24/3). (Foto: YouTube)

RM.id  Rakyat Merdeka - Hasil riset terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menegaskan, hampir semua pemilih partai menolak penundaan Pemilu 2024 ke 2027.

Pendiri SMRC Prof. Saiful Mujani menyebut, secara umum masyarakat Indonesia menolak penundaan pemilu dan gagasan tiga periode untuk Presiden Jokowi. Tapi, politisi atau tokoh masyarakat sering membuat klaim bahwa masyarakat atau konstituen mereka menginginkan hal tersebut.

“Logis dan masuk akal, jika orang berasumsi bahwa para pemilih Jokowi akan menginginkan dia terus menjadi presiden. Demikian pula dengan yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi berkinerja baik. Tapi masalahnya, apakah para pemilih Jokowi itu menginginkan Jokowi kembali atau menginginkan Pemilu itu ditunda?” papar Saiful dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ yang bertajuk “Siapa Dukung Penundaan Pemilu?” yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV, Kamis (24/3).

Survei Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 menunjukkan, sebanyak 53 persen pemilih Jokowi dan Makruf Amin tidak menginginkan Pemilu ditunda ke 2027. Yang setuju hanya 33,2 persen.

Sementara 85 persen pemilih Prabowo, tidak menginginkan pemilu ditunda.

Baca juga : SMRC: Rakyat Lapisan Bawah Nggak Mau Pemilu Ditunda

Saiful yang juga Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, juga membantah klaim Menko Kemaritiman dan Investasai Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut pemilih sejumlah partai, seperti Demokrat dan Gerindra menginginkan pemilu ditunda atau presiden tiga periode.

“Saya tidak tahu, Pak Luhut dapat informasi dari mana. Data dari survei nasional tidak demikian,” ucap Saiful.

Jumlah pemilih PDIP yang menginginkan presiden hanya menjabat dua periode, mencapai angka 82 persen. Pemilih Golkar 89 persen, Gerindra 79 persen, Nasdem 95 persen, PKB 92 persen, Demokrat 83 persen, PKS 82 persen, PAN 92 persen, dan PPP 92 persen.

Atau dengan kata lain, rata-rata 80 persen pemilih partai menginginkan jabatan presiden tetap 2 periode. Sementara yang menginginkan perubahan periodisasi presiden, kalau digabung, hanya sekitar 13 persen.

Tentang aspirasi Pemilu diundur ke 2027, sebanyak 79 persen pemilih PDIP menolak gagasan tersebut. Sementara Nasdem mencapai 92 persen, Demokrat 87 persen, PKS 85 persen, PKB 83 persen, PAN 100 persen, Golkar 84 persen, Gerindra 82 persen, dan PPP 95 persen.

Baca juga : Tampil Memukau, Puan Dianggap Panutan Anggota Parlemen Dunia

"Data-data ini menujukkan, elit politik yang bicara tentang penundaan Pemilu tidak memiliki dasar. Jadi, tidak ada dasar empiris untuk mengklaim bahwa pemilih Demokrat, Gerindra, dan lain-lain menginginkan pemilu ditunda. Umumnya, tidak ingin aturan-aturan terkait pemilu dan masa jabatan presiden diubah,” beber Saiful.

"Bicara tidak atas dasar fakta adalah sesuatu yang cukup memprihatinkan," imbuhnya.

Sementara opini mengenai Pemilih PKB sendiri 92 persen tidak ingin Pemilu ditunda. Faktanya, sebanyak 92 persen pemilih PKB menginginkan jabatan presiden maksimal untuk 2 periode. SEbanyak 83 persen, menolak Pemilu 2024 ditunda. 

"Nah, Cak Imin mewakili siapa, dengan mengatakan rakyat menginginkan Pemilu ditunda?" ujar Saiful, yang juga menambahkan data mengenai penundaan pemilu berdasarkan persentase bagian dari Ormas Islam.

Berbeda dari pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Tsaquf, yang menyebut penundaan pemilu adalah sesuatu yang rasional, sebanyak 71,3 persen warga yang mengaku bagian dari NU menyatakan tidak setuju penundaan Pemilu.

Baca juga : Indonesia Kiblatnya Toleransi Di Dunia

Massa Muhammadiyah juga demikian. Sebanyak 80,7 persen massa Muhammadiyah menolak ide penundaan pemilu. Sementara penolakan dari yang merasa bukan bagian Muhammadiyah atau NU, tapi bagian dari ormas lain, mencapai sekitar 69,8 persen. Sedangkan yang merasa bukan bagian dari ormas mana pun sekitar 70,4 persen.

“Kita berharap, aspirasi masyarakat ini didengarkan oleh para elit,” tutup Saiful. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.