Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Hasil riset terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, seluruh lapisan masyarakat - termasuk lapisan bawah - menolak Pemilu 2024 ditunda ke tahun 2027.
Lapisan bawah yang dimaksud adalah orang-orang yang tinggal di pedesaan.
Baca juga : MotoGP Mandalika Kerek Layanan Broadband Naik 96 Persen
Dalam survei tersebut, sebanyak 83 persen warga yang tinggal di desa, menyatakan tidak setuju dengan penundaan pemilu. Sementara yang tinggal di kota, angkanya mencapai 82 persen.
“Tidak ada perbedaan yang signifikan antara penduduk pedesaan dan perkotaan dalam isu penolakan pemilu. Umumnya, mereka menolak penundaan,” kata Pendiri SMRC, Saiful Mujani, PhD dalam program ‘Bedah Politik bersama Saiful Mujani’ yang bertajuk “Siapa Dukung Penundaan Pemilu?” yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV, Kamis (24/3).
Hasil riset ini sekaligus menjadi bentuk tanggapan atas pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyebut masyarakat lapisan bawah tidak menganggap penting pelaksanaan Pemilu. Mereka disebut lebih mementingkan soal ekonomi.
“Barangkali benar masyarakat bawah mementingkan persoalan ekonomi. Tapi, belum tentu berarti mereka menginginkan pemilu tidak dilakukan atau ditunda,” ujar Saiful.
Baca juga : DPR Pastikan, Tahapan Pemilu Dibahas Sebelum Lebaran
Dari sisi tingkat pendidikan, sebanyak 94 persen warga yang tamat perguruan tinggi menolak penundaan pemilu. Hal serupa juga disampaikan 85 persen lulusan SLTA dan 77 tamatan SD-SLTP. S
Sementara dari jenis pekerjaan, 80 persen masyarakat kerah biru atau buruh menolak penundaan Pemilu. Di kelompok kerah putih alias pekerja kantor, angkanya mencapai 88 persen.
“Tidak benar, jika masyarakat kerah biru disebut tidak menginginkan pemilu tepat waktu. Itu tidak ada dasarnya. Dalam opini umum para buruh, pekerja harian, para petani gurem, pemilu tetap di 2024,” ungkap Saiful.
Potret serupa juga ada di dalam lingkup ekonomi rumah tangga. Sebanyak 83 persen publik yang mengatakan keadaan ekonomi rumah tangganya lebih baik dari tahun lalu, tidak mau pemilu ditunda. Sedangkan yang mengatakan lebih buruk, 84 persen menolak pemilu ditunda.
Baca juga : Awas! Kelompok Radikal Makin Brutal Goreng Isu Perkeruh Suasana
"Di satu sisi, masyarakat mengapresiasi kinerja pemerintah. Tapi di sisi lain, soal pemilu, periodisasi, regularitas, masyarakat nampaknya taat pada konstitusi. Ini menunjukkan betapa canggihnya masyarakat melihat dua persoalan. Yang satu terkait dengan kinerja pemerintah. Yang lainnya, tentang amanat atau perintah konstitusi yang harus dilaksanakan,” beber Saiful.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
