Ayo Siapa Cepat, Dia Dapat

 Sebelumnya 
Selanjutnya, infrastruktur sumber daya air seperti drainase utama dan pengendalian banjir. Juga infrastruktur pertahanan dan keamanan seperti simbol dan sistem pertahanan, keamanan, dan intelijen. Ada juga pembangunan konservasi dan restorasi hutan. Serta fasilitas penunjang kegiatan masyarakat meliputi rumah ibadah, fasilitas pendidikan, dan kesehatan.

Terakhir, juga ada pembangunan fasilitas masyarakat dan aset lingkungan seperti sumbu kebangsaan, serta balai adat hingga pusat kebudayaan.

Baca juga : KPK Terus Dalami Harta Dan Aset Bupati Terbit Rencana

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku kementeriannya menyiapkan anggaran belanja infrastruktur antara Rp 367 triliun hingga Rp 402 triliun dalam postur APBN 2023. Dari anggaran belanja infrastruktur tersebut, terselip sekitar Rp 27 triliun hingga Rp 30 triliun dikhususkan untuk anggaran pembangunan IKN Nusantara.

Menurut Sri Mulyani, penggunaan anggaran tersebut sebagai tahapan awal membangun infrastruktur dasar dan juga gedung pemerintahan. Misalnya, Kementerian Perhubungan untuk berbagai simpul konektivitas dan untuk pembangunan awal di bidang pendidikan seperti sarana sekolah dan kesehatan. “Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan,” jelasnya.

Baca juga : Naik Rp 6,8 Triliun Dalam Setahun, Harta Sandiaga Uno Kini Rp 10,6 Triliun!

Sementara, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, pihaknya akan membuka lelang kepada sejumlah perusahaan yang siap membangun infrastruktur dasar perhubungan di IKN Nusantara. “Ya, kita akan ikuti aturan sesuai ketentuan pengadaan,” sebut Adita, kemarin.

Lalu apa kata ekonom? Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai, pemerintah bakal mendorong perusahaan BUMN untuk mengajukan penawaran dalam membangun infrastruktur dasar di IKN Nusantara. “Misalnya, infrastruktur perumahan dan jalan tol,” imbuh Yusuf Rendi, kemarin.

Baca juga : PKS Ngarep Badan Otorita Perhatikan Warga Lokal

Bila proses lelang berjalan optimal, Yusuf mensinyalir tahapan pembiayaan yang bakal didorong pemerintah adalah sistem KPBU. Kata dia, siapa yang cepat, dia dapat.

“Di tahapan berikutnya, jika tahap pembangunan infra sudah dijalankan, maka skema KPBU akan mencoba mendorong skema kerja sama dengan perusahaan asing,” jelasnya. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.