Di Mata Banteng, Jokowi Serba Salah

 Sebelumnya 
Nusron melanjutkan, selama ini Jokowi sudah cukup bersabar memberi kesempatan bagi industri migor untuk menurunkan harga. Namun, pengusaha migor justru menolak mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Malah belakangan diketahui adanya penyelewengan ekspor bahan baku migor yang menyebabkan kelangkaan di dalam negeri.

"Salah sendiri diajak baik-baik sama presiden (untuk turunkan harga) pada tidak mau. Sekarang mereka nangis-nangis minta ampun-ampun," katanya.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi PAN, Nasril Bahar ikut memberikan acungan jempol. Menurut dia, keputusan ini hanya sementara sampai pasokan dalam negeri melimpah. “Niat baik Presiden harus kita hargai dan hormati. Ini untuk menyelamatkan negara dari tertawaan negara luar. Masa negara terbesar penghasil minyak sawit rakyatnya susah dapat minyak goreng. Ini kan aneh," ungkapnya.

Baca juga : Pak Jokowi, Ini Baru Top!

Senada dikatakan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade. Kata dia, partainya sejak awal sudah mengusulkan melarang ekspor CPO dan migor agar harganya terjangkau. “Alhamdulillah, aspirasi kami didengar Presiden,” kata Andre, kemarin. 

Malah, lanjut dia, partainya juga mengusulkan agar pemerintah mencabut Hak Guna Usaha (HGU) bagi pengusaha sawit dan industri migor yang nakal. Tujuannya, agar migor bisa didapat dengan mudah dengan harga yang terjangkau, serta menghukum pengusaha nakal. 

Dampak Negatif

Baca juga : Jokowi Senang Dan Puas

Sementara, Pengamat Kebijakan Publik yang juga Founder and Managing Partners PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio mengatakan, ada sejumlah dampak negatif yang harus diperhatikan. Pertama, komoditi hasil tanaman sawit di dalam negeri akan over supply. Kelebihannya, bisa mencapai 60 persen.

Kedua, dampak pelarangan ekspor, perusahaan besar akan mulai mengurangi produksi CPO dan migor. Kenapa? Karena kapasitas tanki timbun CPO penuh dan terbatas.

Ketiga, beberapa perusahaan akan berhenti membeli sawit petani atau sawit rakyat, yang besarnya mencapai 40 persen. Akibatnya, hasil panen petani tidak terserap. “Seharusnya berantas suap dan korupsi di rangkaian industri sawit dan penerimanya. Jangan mau membunuh tikus, tapi lumbungnya yang dibakar,” tukasnya.

Baca juga : Ini Sederet Bantuan MSP Dan MSK Untuk Bangka Belitung Selama Tahun 2021

Lalu apa kata pemerintah soal larangan ekspor ini? Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, dampak larangan ekspor migor tak akan besar. “Kami perkirakan dampaknya akan minimal," kata Agus, kemarin.

Dengan adanya larangan tersebut, lanjut Menperin, porsi migor yang tadinya untuk ekspor, akan dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri.

Pengusaha kelapa sawit sendiri tidak reaktif merespons kuputusan Jokowi ini. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) misalnya, berusaha bersikap normatif dan standar. Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Tofan Mahdi menyatakan, pihaknya mendukung dan akan melaksanakan kebijakan tersebut. Namun, jika keputusan ini nantinya merugikan, ia minta Jokowi mengevaluasi keputusan tersebut. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.