Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Antara Tugas Menteri Dan Nyapres

Teman Koalisi Mulai Saling Menjatuhkan

Kamis, 12 Mei 2022 06:35 WIB
Presiden Jokowi saat bertemu dengan ketum dan sekjen parpol koalisi, 25 Agustus 2021. (Foto: PDIP)
Presiden Jokowi saat bertemu dengan ketum dan sekjen parpol koalisi, 25 Agustus 2021. (Foto: PDIP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kemesraan parpol koalisi pendukung pemerintah mulai terusik menjelang 2 tahun pelaksanaan Pemilu 2024. Pemicunya adalah sepak terjang sejumlah menteri yang punya ambisi untuk nyapres. Meskipun sesama teman koalisi, kini mulai terang-terangan saling menjatuhkan. 

Tidak majunya Presiden Jokowi di Pilpres 2024, berpengaruh pada ambisi politik para menterinya. Meskipun belum ada yang resmi deklarasi, tapi sejumlah menteri sudah menunjukkan gelagatnya untuk bertarung memperebutkan kursi RI 1 maupun RI 2. 

Presiden Jokowi juga sudah mencium gelagat politik dari para pembantunya itu. Dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/5), Jokowi bahkan sempat menyinggungnya. Meskipun tidak melarang, Jokowi mengingatkan agar para menteri fokus bekerja. 

Baca juga : Alami Tindak Kekerasan, Menteri Bintang: Laporkan Ke SAPA 129

Arahan Jokowi itu kemudian dipertegas oleh Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodharwani. Kata dia, tugas menteri adalah membantu presiden. Bukan mengurusi kepentingan politik pribadinya.

Di internal parpol koalisi, arahan kepala negara itu ditanggapi beragam. PKB menangkap pesan dari Jokowi itu, agar menteri jangan sibuk urusan pribadi, tapi mengedepankan tugas negara. 

Menurut Waketum PKB, Jazilul Fawaid, tidak etis bila menteri yang masih menjabat memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pemilu. "Etikanya mundur. Itu lebih gentle. Kecuali enggak peduli dengan etika,” kata Jazilul, saat dikonfirmasi, kemarin.

Baca juga : Komisi IV DPR Apresiasi Program Desa Korporasi Sapi Kementan

Wakil Ketua MPR ini mengatakan, menteri nggak boleh setengah-setengah bekerja. Apalagi saat ini, banyak persoalan besar yang sedang dihadapi Indonesia pasca dihajar pandemi lebih dari 2 tahun. Sementara, sisa waktu bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan itu terbilang mepet, yakni tak sampai 2 tahun. 

Menurutnya, selain memberikan arahan, Jokowi juga harus bertindak tegas pada sepak terjang menterinya. “Kalau ada menteri yang genit tebar pesona nyapres, padahal kerjanya kedodoran dan minim prestasi, jangan dibiarkan," ujarnya. 

Daniel Johan, rekan separtai Jazilul juga punya pendapat yang sama. Ketua DPP PKB ini mengingatkan, menteri dilarang  memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Karena itu, kata dia, menteri yang sibuk nyapres lebih baik mundur. 

Baca juga : Disebut Menteri Yang Mau Nyapres, Airlangga: Semoga Doanya Mabrur

"Ini isyarat kuat dari Istana. Saya harap semua menteri bercermin," kata Daniel. 

Kata dia, arahan Jokowi sudah jelas. Jadi kalau masih ada menteri yang sibuk bermanuver, lebih baik segera mundur dan tidak jadi beban.  

Apa tanggapan koalisi yang lain? Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan tetap fokus bekerja membantu presiden. Ia mengklaim, Menhan tidak pernah  memanfaatkan jabatannya untuk melakukan kampanye.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.