BNPT: Yang Dukung ISIS Harus Disanksi Hukum

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar menanggapi penangkapan pemimpin Khilafatul Muslimin di berbagai daerah. Kelompok yang ingin mengubah ideologi Pancasila itu memang semestinya diberikan sanksi hukum.

Kepolisian melakukan penangkapan terhadap pemimpin Khilafatul Muslimin di berbagai daerah. Hasilnya, ditemukan dokumen berupa gerakan Negara Islam Indonesia (NII) dan ISIS, serta uang miliaran rupiah.

"ISIS sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Siapa pun yang mendukung ISIS, maka dapat dikenakan sanksi hukum," kata Boy Rafli, kepada RM.id, Minggu (12/6).

Baca juga : Perang Dengan Rusia, Ukraina Kesulitan Ekspor Gandum

Karena itu, masyarakat diminta untuk mendukung Pemerintah untuk melindungi warga negara, melawan ancaman terorisme dan radikalisme yang akan menghancurkan NKRI. Ia juga yakin, yang dilakukan Kepolisian sudah sesuai prosedur dan informasi akurat tentang Khilafatul Muslimin.

"Proses penegakan hukum yang sedang berjalan oleh Polri, pasti dasarkan alat bukti yang cukup. Kita ikuti saja perkembangannya," jelasnya.

Boy menjelaskan, Khilafatul Muslimin memiliki potensi ancaman yang cukup tinggi dalam penyemaian ide khilafah. Struktur pergerakan Khilafatul Muslimin sangat terstruktur mulai dari Amir Khilafah sampai dengan tingkatan kemasulan terendah (setingkat dengan sistem pemerintahan desa). Hal ini sama dengan struktur yang dijalankan oleh NII.

Baca juga : Tiba Di Polda Metro Jaya, Bos Khilafatul Muslimin Langsung Dijeblosin Ke Dalam Sel

Aktivitas yang dilakukan Khilafatul Muslimin tidak ubahnya dengan aktivitas yang dilakukan NII dan Jamaah Islamiyah (JI) dalam hal pengkaderan, maupun aktivitas pendanaan serta tujuan organisasinya yang adalah mengganti ideologi Pancasila. Hal ini menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI.

"Pergerakannya Khilafatul Muslimin cenderung mengandalkan soft power, berdakwah secara persuasif untuk meraih hati publik yang menjadi target dakwahnya. Wacana kontra-pemerintah dikhawatirkan akan terus berkembang dalam kajian jamaah Khilafatul Muslimin," ungkap Boy. 

Mantan Kapolda Banten ini melanjutkan, Khilafatul Muslimin merupakan kelompok yang menghendaki adanya penerapan Syariat Islam di Indonesia dengan sistem khilafah sehingga setiap Peraturan Pemerintah yang tidak sesuai dengan Syariat Islam akan ditolak mereka.

Baca juga : Bos Khilafatul Muslimin Resmi Sandang Status Tersangka Penyebaran Berita Bohong

Khilafatul Muslimin mempunyai ribuan pengikut yang tersebar di berbagai wilayah nusantara yang terbagi menjadi 4 zona daulah yaitu, Daulah Indonesia Timur yang membawahi 9 amir wilayah di antaranya adalah Flores, Bima, Bima Kota, Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Makassar, Jawa Tengah dan Surabaya Raya.

Daulah Jawa yang membawahi wilayah Amir Wilayah Jakarta, Bekasi Raya, Priangan, Karawang dan Cirebon Raya. Daulah Wilayah Sumatra yang membawahi Amir Wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pringsewu, Aceh Sumut, Andalas, Lampung Pesisir dan Sumsel. Daulah Borneo yang meliputi Balikpapan, Banjarmasin dan Tarakan.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.