Dewan Pers

Dark/Light Mode

Bos Khilafatul Muslimin Resmi Sandang Status Tersangka Penyebaran Berita Bohong

Selasa, 7 Juni 2022 19:39 WIB
Pemimpin organisasi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja. (Foto: Ist)
Pemimpin organisasi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Polda Metro Jaya menetapkan pemimpin organisasi Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, sebagai tersangka. "Untuk tersangka sudah ditetapkan atas nama inisial AB (Abdul Qadir Hasan Baraja)," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, Selasa (7/6).

Abdul Qadir berpotensi dijerat sejumlah pasal. Di antaranya Undang-undang (UU) organisasi masyarakat (Ormas), UU Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), hingga penyebaran berita bohong, serta membuat kegaduhan.

"Ada beberapa pasal yang dipersangkakan baik UU Ormas, ITE, penyebaran berita hoaks yakni membuat kegaduhan itu semuanya akan didalami oleh penyidik," ungkapnya.

Berita Terkait : Pakar: Bisa Dipidana Karena Sebarkan Berita Bohong

Dedi memastikan, penyidik akan mengembangkan terkait pidana lain terhadap kelompok Khilafatul Muslimin itu. "Tentunya akan dikembangkan dengan yang terkait menyangkut masalah beberapa kegiatan-kegiatan yang kita kemungkinan duga ada unsur pelanggaran," tegas Dedi.

Abdul Qadir ditangkap oleh jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya di Kota Bandar Lampung, pada Selasa (7/6) pagi, sekitar pukul 06.30 WIB.

Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan menjelaskan bahwa penangkapan Baraja tak hanya terkait dengan aksi konvoi syiar khilafah di Cawang, Jakarta Timur pada 29 Mei lalu.

Berita Terkait : Banyak Museum Swasta Terancam Tutup, Kemendikbud Harus Beri Perhatian

Tapi juga, terkait dengan kegiatan provokasi bersifat ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong yang menjelaskan pemerintahan yang sah.

"Kemudian kelompok ini menawarkan khilafah sebagai solusi pengganti ideologi negara demi kemakmuran bumi dan kesejahteraan umat," ungkap Zulpan.

 

Berdasarkan sejumlah temuan itu, Abdul Qadir pun ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat Pasal 59 ayat 4 Jo Pasal 82 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas dan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. ■