Duit Pemilu 5,6 Triliun Masih Nyangkut Di Kantor Sri Mul

 Sebelumnya 
Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mendesak pemerintah untuk tidak main-main soal biaya pemilu. DPR akan segera memanggil pihak-pihak terkait terkait molornya duit pemilu yang sudah disepakati antara DPR, Pemerintah dan KPU. 

"Kami di Komisi II segera mengundang KPU, Bawaslu, dan Kemenkeu," kata Mardani, tadi malam.

Mardani khawatir, persoalan yang berlarut-larut ina bisa menimbulkan persoalan baru di kemudia hari. "Kalau sekarang masih aman. Aman dalam arti verifikasi baru akan digelar setelah 11 September. Tapi dananya memang harus segera turun," ujarnya. 

Apa tanggapan Kemenkeu? Sayangnya, Kemenkeu masih bungkam terkait persoalan ini. Bahkan, saat dikonfirmasi Rakyat Merdeka melalui telepon dan pesan singkat tadi malam, belum jugga merespon. Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengaku juga belum bisa memastikan detil informasi terkait pencairan anggaran KPU ini. Termasuk apa saja kendala yang menghambat cairnya anggaran pemilu itu. 

Baca juga : Rakyat Mimpi Pemilu 2024 Hasilkan Pemimpin Jurdil

"Nanti saya cek dulu ke DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) progresnya, mas," jawab Yustinus.

Sebelumnya, Isa Rachmatarwata memastikan tidak ada kendala yang berarti dalam proses administrasi dan penelaahan anggaran tambahan untuk KPU. Semua dokumen yang dibutuhkan telah dilengkapi. “Pencairan (anggaran tambahan KPU) sesuai tahapan Pemilu tahun 2022 akan dilakukan pada waktunya,” jelas Isa.

Ia juga memastikan, pencairan anggaran bisa dicairkan sebelum tahapan pemilu yang lainnya berjalan. Seperti untuk seleksi petugas verifikasi faktual pada Oktober mendatang dan kebutuhan badan Ad Hoc di November 2022. 

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem),Titi Anggraini tidak mau buru-buru su’uzon. Catatannya, mungkin ada 2 penyebab yang membuat anggaran tidak kunjung cair. 

Baca juga : Tak Main-main, Perindo Siap Daftar Hari Pertama

“KPU harus menjelaskan pembengkakan anggaran ini. Sebab, keterlambatan pencairan ini dikarenakan anggaran yang terlalu gemuk. Padahal di saat yang bersamaan, keuangan negara terdampak pandemi.

Kedua, karena Pemilu adalah hak rakyat, Kemenkeu harus memfasilitasi KPU. Sehingga, jika Kemenkeu menganggap kenaikan anggaran KPU tidak wajar, Sri Mulyani harus menjelaskan secara terang benderang. Dengan begitu, tidak timbul kecurigaan.

Begitu juga sebaliknya. KPU harus berani transparan. Anggaran sebesar itu untuk apa saja dan apa argumen peruntukannya. Jika hal itu tidak dipertanggungjawabkan dan dijelaskan dengan baik, maka dampaknya adalah spekulasi terus-menerus.

"Khususnya Pemerintah yang dianggap tidak serius mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. Anggaran memang mutlak disediakan, tapi KPU juga wajib melakukan penganggaran dan pembiayaan secara bijaksana, efektif, efisien, dan tepat sasaran," pungkas Titi.

Baca juga : Penembakan Prajurit TNI Di Yahukimo, Diduga Berawal Dari Ribut-ribut Di Warung

Pegiat demokrasi dan pemilu, Hadar Nafis Gumay meminta KPU pro-aktif jika ada anggaran yang tersendat pencairannya."Kalau memang betul-betul mau memperlancar pemilu ini, ya turunkan (anggaran) sesuai waktu dimana dibutuhkan. Jangan ada kata terlambat. KPU juga jangan diem saja,” seru Hadar.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.