Dewan Pers

Dark/Light Mode

Awas Jangan Sampai Kabur Juga

Apeng Buron, Kejagung Ngebidik Keluarganya

Sabtu, 6 Agustus 2022 07:30 WIB
Kejaksaan Agung (Kejagung). (Foto: Istimewa).
Kejaksaan Agung (Kejagung). (Foto: Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Kejaksaan Agung (Kejagung) juga mengincar keluarga Surya Darmadi alias Apeng untuk dijerat jadi tersangka. Lantaran diduga turut berperan dalam penguasaan lahan negara di Indragiri Hulu, Riau. Kasus ini merugikan negara Rp 78 triliun.

Penyidik Gedung Bundar masih mendalami hasil pemeriksaan terhadap tiga anggota keluarga Apeng. Yakni Sianto Wetan, adik Apeng. Ia menjabat direktur di beberapa perusahaan Duta Palma dan Darmex Group. Kelompok usaha ini milik Apeng.

Kemudian, Adil Darmadi, anak Apeng yang juga menjadi direktur di beberapa perusahaan Duta Palma dan Darmex. Terakhir, Alisati Firman, keponakan Apeng yang menangani urusan logistik Duta Palma di Riau.

“Kita sedang kembangkan informasi terkait hal tersebut,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Supardi mengenai peran keluarga Apeng di kasus ini.

Berita Terkait : Kejagung Siap Gelar Sidang In Absentia...

Apeng saat ini buron. Apa tidak khawatir keluarganya bakal kabur juga? “Siapapun yang terbukti terkait perkara ini bisa kita lakukan pencegahan (ke luar negeri). Tunggu saja hasil pemeriksaannya,” kata Supardi.

Kementerian Luar Negeri Singapura membantah Apeng bersembunyi di negaranya. “Menurut catatan imigrasi kami, Surya Darmadi tidak berada di Singapura,” demikian rilis K­edutaan Singapura 5 Agustus 2022.

Singapura bersedia membantu memberikan informasi jika ada permintaan dari Indonesia. Bantuan itu sesuai hukum di Singapura maupun internasional.

Untuk diketahui, Kejagung menetapkan menetapkan Apeng dan mantan Bupati Indragiri Hulu Thamsir Rahman sebagai tersangka korupsi.

Berita Terkait : Kawal Penanganan Maksimal, Dirut Pertamina Patra Niaga Kunjungi Rumah Keluarga Korban

Keduanya dituduh merugikan negara sebesar Rp 78 triliun. Modus yang dilakukan Apeng dan Thamsir adalah penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan hutan (lahan negara) di Indragiri Hulu. Luas lahannya 37.095 hektare.

PT Duta Palma sebagai anak usaha Darmex Group juga tidak menyediakan pola kemitraan sebesar 20 persen dari total luas area perkebunan yang mereka kelola. Padahal, pola kemitraan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

 

Perkara ini bermula pada 2003. Saat itu Apeng membuat kesepakatan dengan Thamrin, Bupati Indragiri Hulu saat itu mengenai perizinan kebun sawit di Indragiri Hulu.

“Untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit, maupun persyaratan penerbitan HGU (Hak Guna Usaha) kepada perusahaan-perusahaannya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Ketut Sumedana.

Berita Terkait : Jaga Marwah Polri, DPR Ingatkan Jangan Sampai Ada Intimidasi Ke Keluarga Brigadir J

Ketut menyebutkan, Apeng melobi Thamsir untuk memberikan Izin Lokasi dan Izin Usaha perkebunan dengan melompati Izin Prinsip dan Amdal. Dengan mengantongi kedua izin, Apeng bisa mengurus Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan Hak Guna Usaha (HGU).

Akibat perbuatan ini, Apeng bersama perusahaannya telah membuat masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu kehilangan hak dalam pemanfaatan dari hasil hutan.

Tidak lengkapnya perizinan yang diurus oleh perusahaan tersebut — termasuk Amdal — berdampak pada rusaknya ekosistem hutan. Belakangan terungkap, Duta Palma mendapatkan keuntungan dari perkebunan sawit mencapai Rp 600 miliar per bulan. ■