Dark/Light Mode

Kasus Bos Duta Palma Grup

KPK Pengen Penjarain, Kejagung Incar Asetnya

Kamis, 11 Agustus 2022 07:30 WIB
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Foto: ANTARA).
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Foto: ANTARA).

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak Surya Darmadi disidangkan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Meski hingga kini keberadaan taipan berjulukan Apeng itu belum diketahui.

Lembaga antirasuah bersikeras ingin memenjarakan bos Duta Palma dan Darmex Grup itu.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, lembaganya ingin buronan itu ditangkap lebih dulu. Sehingga bisa diadili secara langsung. Bukan secara in absentia “In absentia itu bisa dilakukan kalau ujungnya ada perampasan hasil tindak pidana korupsi,” kata Ali.

Baca juga : Apeng Buron, Kejagung Ngebidik Keluarganya

Ali menjelaskan, KPK menetapkan Apeng sebagai tersangka pemberi suap. Tidak ada kerugian negara dalam kasusnya. Sehingga tidak bisa membebankan uang pengganti.

Lantaran itu jika pengadilan memutusnya bersalah melakukan suap, Apeng harus menanggung pidana kurungan badan.

Beda cerita jika Apeng dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). KPK bisa mengenakan denda dan uang pengganti.

Baca juga : KIB Cari Anggota Baru, Pengamat Sebut Tiga Kemungkinan Ini

“Artinya ketika diputus pengadilan, memang kemudian optimalisasi asset recovery bisa dilakukan,” jelas Ali.

Ia melanjutkan, dalam pasal suap yang dihukum untuk membayar uang pengganti hanya penerima suap. Nantinya uang pengganti itu menjadi rampasan negara.

“Tapi untuk pemberi apa dikenakan uang pengganti? Kan tidak. Nah, ini yang kemudian KPK tidak mengambil opsi in absentia karena pasalnya pasal suap,” tandas Ali.

Baca juga : Kasus KSP Indosurya P21, Kemenkop Apresiasi Bareskrim Dan Kejagung

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mempertimbangkan perkara Apeng secara in absentia. Korps adhyaksa menetapkan sebagai tersangka korupsi yang merugikan negara Rp 78 triliun.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan, langkah ini ditempuh perkara Apeng secara diputus. “Tujuan kita adalah memang nanti akan kita rampas asetnya,” akunya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.