Dark/Light Mode

Kepala BIN Soroti Tekanan Ekonomi Dari Situasi Global

APBN Didesain Untuk Lindungi Kelompok Rentan

Rabu, 31 Agustus 2022 06:50 WIB
Kepala Badan Intelijen Negara (KABIN), Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan. (Foto: Istimewa).
Kepala Badan Intelijen Negara (KABIN), Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan. (Foto: Istimewa).

 Sebelumnya 
Dalam kajiannya, Faisal Basri membeberkan sejumlah akibat buruk subsidi BBM yang berkepanjangan. Meskipun tujuan kebijakan subsidi BBM untuk mengurangi beban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi kebijakan tersebut tampaknya bukan kebijakan yang paling efektif untuk memenuhi tujuan ini.

“Subsidi energi, termasuk bahan bakar minyak, menimbulkan biaya ekonomi, fiskal, sosial dan lingkungan yang signifikan dan bertentangan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Faisal Basri. Karena itu, “Demi kebaikan perekonomian nasional dan kesejahteraan bangsa, secara bertahap subsidi BBM harus dihilangkan.”

Faisal mengakui, “Memerlukan upaya keras untuk meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menyediakan anggaran cukup untuk kebutuhan lain yang memberi manfaat lebih besar bagi orang miskin.”

Baca juga : Penyesuaian Harga BBM Bersubsidi Disebut Lindungi Kelompok Rentan

Fokus Lindungi Kelompok Rentan

Pemerintah sendiri awal pekan ini telah mengumumkan penambahan bantalan sosial Rp 24,17 triliun untuk membantu masyarakat miskin menghadapi inflasi dan gejolak harga BBM dunia. Dana ini akan disalurkan dalam bentuk bansos oleh Kementerian Sosial kepada 20,65 juta keluarga miskin serta oleh Kemenakertrans kepada 16 juta pekerja (berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta).

Juga ada kebijakan 2% DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bantuan hibah) sebesar Rp 2,11 triliun untuk subsidi angkutan umum, ojek, nelayan dan perlindungan sosisal tambahan.

Baca juga : Kemenkominfo Gelar Literasi Digital Di Lingkungan ASN Pemprov Jabar

Kebijakan ini tak terlepas dari data yang dipaparkan Menkeu beberapa hari sebelumnya, bahwa subsidi BBM selama ini sebenarnya sebagian besar dinikmati orang mampu, bahkan termasuk super rich.

Pemerintah juga sedang mengkalkulasi besaran dan mekanisme pemberian kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk program perlindungan sosial apabila jadi menyesuaikan harga BBM bersubsidi.

Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (KABIN), Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, pemerintah fokus melindungi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. “Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara. Pemerintah akan mengantisipasi ini melalui desain APBN yang melindungi kelompok rentan secara lebih efektif,” ujar Budi Gunawan. [RCH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.