Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Organisasi kepemudaan (OKP) Cipayung Plus Kota Binjai menyambut baik rencana Pemerintah lakukan penyesuaian terhadap subsidi BBM. Tanggapan tersebut tercurah dalam Diskusi Publik bertajuk “Tepatkan BBM Naik di Situasi Ekonomi Rakyat yang Belum Stabil,” yang berlangsung di Binjai, Selasa (30/8).
Sambutan positif pertama diutarakan Ketum GMNI Binjai, Windi Yolanda Tanjung saat memaparkan argumentasi terkait kebijakan penyesuaian subsidi BBM jenis pertalite dan solar.
“Kalau melihat alasan mengapa subsidi harus dilakukan penyesuaian tentu masuk akal. Pertama karena pertimbangan harga minyak dunia yang di atas perkiraan (105 Dollar AS per barel), dan tekanan APBN yang begitu besar karena dana alokasi subsidi yang terus membengkak,” tutur Windi.
Baca juga : Faisal Basri Sebut Orang Kaya Habiskan Subsidi BBM
Senada, Ketum KAMMI Binjai, Hari Wibowo mengatakan subsidi BBM pada kenyataannya selama ini tidak tepat sasaran.
“Ini dengan membandingkan data yang ada di mana sekitar 80 persen konsumen BBM bersubsidi adalah masyarakat ekonomi menengah ke atas. Jelas ini sangat merugikan negara, karena sejatinya subsidi dieruntukkan bagi kalangan menengah ke bawah,” ujar Hari.
Sementara, menurut Ketum HMI Binjai Nofrizal AN, langkah pemerintah menaikkan tarif BBM harus disambut baik karena hal itu merupakan bagian dari antisipasi pembengkakan dana subsidi yang semakin tidak terkontrol.
Baca juga : Luhut: Kalau Tak Ada Penyesuaian Kebijakan, Subsidi BBM Akhir Tahun Bisa Tembus Rp 550 T
“Karena pabila tren konsumsi ini dibiarkan, maka pemerintah terpaksa harus menambah anggaran sebesar Rp 195,6 triliun dari Rp 502,4. Sehingga totalnya menjadi Rp 698 triliun untuk subsidi energi,” kata dia.
Ia pun membandingkan data terkait alokasi dana subsidi energi selama lima tahun terakhir yang bahkan tidak pernah melebihi Rp 200 triliun.
“Kalau membandingkan tahun-tahun sebelumnya, subsidi dan kompensasi energi selalu berada di bawah Rp 200 triliun. Pada tahun 2018 subsidi sebesar Rp 153,5 triliun, 2019 sebesar Rp 144,4 triliun, 2020 Rp 199,9 triliun, 2021 Rp 188,3 triliun, 2022 sebelum perubahan sebesar Rp 152,5 triliun yang disesuaikan menjadi Rp 502,4 triliun,” terangnya.
Baca juga : Kurangi Beban APBN, Mekanisme Penyaluran Subsidi Harus Dibenahi
Terakhir, Ketum HIMMAH, Ahmad Nasution mengaku sangat mengapresiasi langkah cepat pemerintah mempersiapkan bantalan sosial berupa dana subsidi BLT, subsidi gaji dan subsidi Pemda.
“Karena itu, skenario menyiapkan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun untuk 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat adalah solusi terbaik,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
