Dark/Light Mode

Mau Punya Presiden Hebat

Parpol Harus Cermat Seleksi Kandidatnya

Senin, 26 September 2022 07:40 WIB
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. (Foto: Istimewa)
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai politik (parpol) punya peran penting terhadap kualitas Pilpres 2024. Pasalnya, hanya parpol yang bisa memajukan kandidat berbasis regulasi Presidential Threshold (Preshold) sebesar 20 persen.

“Masa depan Indonesia ada di tangan parpol. Oleh sebab itu, parpol harus sangat cermat mengusung kandidasi capres atau cawapres,” ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, amanah kewenangan pencalonan yang kini ada di tangan parpol sebaiknya digunakan sebaik mungkin untuk memberikan ruang tokoh bangsa menjadi pemimpin. tapi, prosesnya harus dilakukan terbuka dan baik. Misalnya, dalam proses pembentukan koalisi parpol.

Baca juga : Presiden Dorong Peningkatan Produksi Kedelai Dalam Negeri

Dosen Ilmu Politik Universitas Bung Karno, Jakarta itu mengatakan, posisi sentral parpol ini tidak terbantahkan. Faktanya, tokoh dengan elektabilitas Pilpres tinggi seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang selalu bersaing di papan atas bursa capres, sampai mengeluarkan statement menyerahkan nasibnya ke tangan partai politik.

Hal serupa juga terjadi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sekalipun moncer di bursa Pilpres 2024, nasibnya tergantung keputusan PDIP yang menjadi partai yang menaunginya.

Meski demikian, Pangi berharap, partai politik memiliki sense of politics agar mampu menjawab kebutuhan rakyat mengatasi problematika di masyarakat yang semakin berat. Jangan sampai, muncul kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.

Baca juga : Partai Garuda: Biarkan Itu Jadi Urusan MK

Misalnya, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang Minerba hingga Undang-Undang Mahkamah Konstutusi (MK).

Menurutnya, parpol harus mampu melawan protokol oligarki, dan mulai membaca protokol rakyat. Dengan begitu, nantinya rakyat bisa punya presiden yang tunduk serta ikut mengutamakan agenda pro rakyat.

“Bukan semata-mata menjalankan agenda eksklusif oligarki atau golongan kelompok tertentu saja,” tukasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.