Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengaku khawatir dengan isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA), netralitas aparat, penyebaran berita bohong atau hoaks, serta ujaran kebencian pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang. Komunikasi dan kerja sama dengan sejumlah pihak terkait pun dijalin, mengantisipasi sejumlah persoalan tersebut.
“Pada gelaran pesta demokrasi 2024 nanti, yang masih menjadi isu penting adalah politisasi SARA, politik uang, netralitas aparat, verifikasi pemilih, kecepatan memperoleh hasil, serta berita bohong. Kami berkomitmen akan bergerak cepat, agar hal-hal tersebut tidak sampai mengganggu proses demokrasi di Pemilu 2024,” ujar Bagja melalui keterangannya, di Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Bawaslu akan memberikan perhatian khusus terhadap penyebaran informasi dan penggunaan media sosial. Karenanya, pihaknya melakukan kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Badan Siber Nasional (BSN), Mabes Polri, dan pihak terkait lain yang memiliki kewenangan terhadap media sosial.
Baca juga : Canda Tawa Hiasi Latma Prajurit TNI AD Dengan US Army
Selain itu, tambah dia, Bawaslu juga akan mengajak seluruh kader partai politik (parpol) untuk berperan aktif dalam menjaga seluruh tahapan Pemilu, agar demokrasi di Tanah Air berlangsung damai dan tertib. Soal pelaporan dan pembuktian pelanggaran Pemilu, lanjut dia, pihaknya masih mengacu pada aturan yang relatif sama dengan aturan yang diterapkan pada pemilu sebelumnya.
“Namun, pada Pemilu 2024, Bawaslu dibantu oleh aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SiGapLapor) yang akan memudahkan masyarakat menyampaikan pelaporan. Teman-teman bisa melaporkan melalui aplikasi tersebut, soal pembuktian tergantung laporan,” jelas dia.
Bagja juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyukseskan gelaran Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), hingga Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 mendatang. Secara khusus, ia mengajak para Pejabat (Pj) Kepala Daerah untuk menyukseskan gelaran Pilkada, karena keserentakan pesta demokrasi di daerah membutuhkan dukungan para Pj.
Baca juga : Banyak Yang Sangsi Klaim Angka Pengangguran Turun
“Dampak dari kebijakan Pilkada serentak di daerah, pemerintah harus menunjuk Pj kepala daerah, menggantikan para kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum Tahun 2024. Kami mengajak para Pj di seluruh daerah untuk bekerja sama dalam menyukseskan Pilkada mendatang,” harap dia.
Terpisah, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Rezka Oktoberia mendorong para Pj kepala daerah menjaga netralitas pada gelaran Pilkada 2024 mendatang. Sebab, keberpihakan para Pj kepala daerah terhadap pasangan calon tertentu, berpotensi mengganggu jalannya kontestasi demokrasi di Pilkada nanti
“Mendagri sudah menyelesaikan 53 daerah dari 101 daerah (yang akan habis masa jabatannyatahun ini). Kami berharap, para Pj kepala daerah bersikap netral, dan langkah mereka dalam melakukan mutasiAparatur Sipil Negara (ASN) harus diperhatikan, agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu,” tegas Rezka.
Baca juga : Sukur Pimpin Konsolidasi Banteng Kutai Untuk Pemenangan Pemilu 2024
Lebih lanjut, ia juga menyoroti tentang pemanfaatan kampus sebagai sarana kampanye di Pemilu 2024 nanti. Ia berharap, kegiatan tersebut membawa dampak baik bagi peningkatan partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi Indonesia, bukan sarana pemecah belah para calon intelektual bangsa.
“Memperbolehkan kampus sebagai tempat kampanye, jadi terobosan baru. Tapi, kegiatantersebut jangan sampai menimbulkan perpecahan, dan perselisihan paham dikalangan pemuda. Sebab, mahasiswa termasuk dalam kategori pemilih pemula, dan jumlah mereka sangat dominan pada Pemilu mendatang,” jelas dia. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya