Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Gubernur Diperiksa KPK
Tokoh Masyarakat Keerom: Momentum Lukas Enembe Buktikan Kebenaran
Senin, 14 November 2022 11:50 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Sejumlah tokoh masyarakat Papua meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk terus melakukan proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe terkait dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar.
Komisi antirasuah sendiri, terus bergerilya mencari bukti kuat untuk kasus dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan orang nomor satu di Papua itu.
Tokoh Masyarakat Kabupaten Keerom, Alimuddin Kaway menyatakan dukungannya kepada KPK. Dia menyebut, pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK itu seharusnya dimanfaatkan oleh Lukas untuk ‘membersihkan’ diri dari tuduhan korupsi yang menimpanya.
Baca juga : Tokoh Masyarakat Sentani: Seandainya Dari Awal Begini...
“Mudah-mudahan dengan diperiksanya (Lukas) ini, beliau bisa membersihkan dirinya. Kami sangat mendukung KPK dan kami siap pemimpin kami diperiksa untuk mencari kebenaran,” ungkap Alimuddin di Arso, Kabupaten Keerom, Senin (14/11).
Dia mempercayakan proses hukum terhadap Lukas Enembe sebagai sosok pemimpin Papua yang sangat dihormatinya itu ke tangan KPK.
Sebab, Alimuddin percaya, di negera hukum ini, semua orang tanpa pandang bulu harus patuh pada hukum. Dirinya yakin, KPK pasti akan bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku, dan siapapun orangnya yang melanggar hukum akan berhadapan dengan hukum.
Baca juga : Pemeriksaan Lukas Enembe Disetop Karena Kondisi Kesehatan
“Kami juga kaget, masa sih seorang bapak pemimpin kami seperti itu. Tapi karena dari KPK sudah menyatakan seperti itu, kami pun ikut. Artinya (kami) bukan menahan beliau jangan diperiksa, tapi silahkan diperiksa. Kalau memang bersalah, proses hukum berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang," tuturnya.
Di sisi lain, Alimuddin mengungkapkan tentang belum meratanya pendistribusian dana Otonomi Khusus(Otsus) di wilayah-wilayah di Provinsi Papua.
Menurutnya, masih banyak warga yang tinggal di pelosok-pelosok mengeluhkan tidak merasakan manfaatnya. Ia pun meminta KPK juga memberi perhatian terhadap permasalahan ini, sehingga bisa menemukan kendala, serta mencari solusinya demi kesejahteraan masyarakat Papua.
Baca juga : Pimpinan KPK Cuma Cek Kesehatan Lukas Enembe, Pastikan Tak Jemput Paksa
"Jadi kalau Otsus turun, pasti turun. Cuma itu tadi, kadang-kadang kita yang ada di pelosok itu dapat ampasnya. Kira-kira ganjalannya itu di mana. Kami benar-benar ingin masyarakat kita yang ada di pelosok itu merasakan sama seperti kita yang ada di kota, seperti itu,” pinta Alimuddin.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya