Menko PMK Minta PHK Jadi Jalan Terakhir Pengusaha

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Anggoro Eko Cahyo meninjau kondisi dan permasalahan ketenagakerjaan yang ada di beberapa industri padat karya di Jawa Barat.

Perusahaan industri tersebut di antaranya PT Kahatex di Rancaekek, Bandung, dan PT Chang Shin di Karawang. Muhadjir mengimbau agar perusahaan dapat menyiapkan proyeksi yang jelas untuk target ke depan.

Dia juga menegaskan, keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja harus merupakan jalan terakhir yang digunakan oleh para pengusaha. "Sebisa mungkin ditahan dulu. Jangan ada PHK. Kita cari bersama solusinya," katanya, Rabu (23/11).

Baca juga : Polisi Tetapkan 2 Tersangka Konser Musik Berdendang Bergoyang

Menurut Muhadjir, masalah PHK dan pengurangan jam kerja akan menjadi tugasnya lantaran berisiko meningkatkan jumlah kemiskinan. Namun, jika PHK tidak dapat dihindari, dia meminta agar para pekerja yang di-PHK dapat ditangani dengan baik melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sebelumnya, berdasarkan laporan sejumlah asosiasi, beberapa perusahaan yang bergerak di industri padat karya seperti tekstil sedang mengalami kinerja yang melambat.

Beberapa perusahaan bahkan ada yang memangkas jam kerjanya menjadi 3-4 hari dari 7 hari kerja. Atas kondisi tersebut, banyak tenaga kerja yang juga terdampak PHK.

Baca juga : Kendalikan Bahaya Merokok, Pemerintah Naikkan Cukai Rokok 10 Persen

Muhadjir menambahkan, saat ini PHK menjadi permasalahan yang harus segera diatasi, sehingga harus ada antisipasi dan penanganan. Dirinya menilai, hal ini harus dilakukan oleh semua pihak secara terkoneksi sehingga bisa menekan laju PHK di tengah ketidakpastian perekonomian akibat politik global. 

"Saya mohon kerja sama semua perusahaan untuk mengantisipasi kondisi 2023. Saya ke sini untuk memastikan kalau nanti harus ada PHK jangan sampai nanti tidak terhubung dengan JKP," jelasnya.

Dia berharap, semua pihak dapat memiliki komitmen seperti yang diarahkan presiden agar waspada menyikapi ekonomi tahun 2023. Ada pun saat ini angka kemiskinan di Jawa Barat masih cukup tinggi yakni 9,4 persen.

Baca juga : Aremania Minta Kejati Jatim Kembalikan Berkas Perkara Kanjuruhan

Sebagai kementerian yang membawahi BP Jamsostek, Kemenko PMK akan terus memastikan bahwa jaminan ini akan berjalan dengan baik.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.