Dark/Light Mode

Soal UMP 2023

Pengusaha Minta Diturunin, Buruh Maunya Dinaikin

Kamis, 1 Desember 2022 09:05 WIB
Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023. (Foto: Istimewa).
Upah Minimum Provinsi atau UMP 2023. (Foto: Istimewa).

RM.id  Rakyat Merdeka - Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2023 sebesar 5,6 persen menjadi Rp 4,9 juta, kompak ditolak pengusaha dan bu­ruh. Pengusaha keberatan, buruh teriak kekecilan.

Akun @politikhariini mengungkap pernyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, yang menyebut Gubernur DKI tidak sensitif terhadap kehidupan buruh. Sementara pengusaha menyebut hanya mengusulkan kenaikan 2,62 persen.

“Pengusaha dan buruh kompak tolak UMP DKI 2023 yang naik jadi Rp 4,9 Juta,” ujar @politikhariini.

“Yang pengusaha minta UMP diturunkan, yang buruh minta dinaikkan. Wis angel tenan,” ujar @Fakboi26.

Baca juga : Polandia Tetap Lolos, Kartu Kuning Bikin Pelatihnya Deg-degan

Akun @TarunaAdjie1 menilai, wajar jika buruh belum puas dengan kenaikan UMP 2023. Dia mengingatkan, kewa­jiban kepala daerah melayani rakyatnya. Termasuk buruh, agar mendapatkan upah layak butuh kebijakan UMP kepala daerah.

“Setuju. Kebutuhan juga naiknya ng­gak kira-kira, bensin naiknya juga nggak kira-kira. Yang ngeritik ini itu nggak bersyukur, padahal karyawan juga yang digaji orang, aneh,” ujar @irma_wi­jayanti22.

Akun @joejack40 mengatakan, upah minimum jadi akal-akalan pengusaha kaya memeras buruh. Seharusnya, gaji buruh bukan berdasarkan upah minimum tetapi berdasarkan omzet perusahaan. Hitungannya adalah upah minimum perusahaan.

“Naikin gaji, demand terjaga, harga barang tetap naik selalu melebihi gaji karena cost produksinya terkawal naik terus. Gaji tetap, demand turun, harga barang turun karena nggak ada yang beli dengan risiko buruhnya dipecat karena efisiensi perusahaan, kuncinya di produksi, bukan gaji,” tutur @Bagoesbagus7.

Baca juga : BPJS, Bayarkan Hak Pekerja

Akun @BramHulman mengungkap­kan, buruh tidak akan meminta UMP lebih tinggi jika harga kebutuhan pokok tidak tinggi. Dia pun meminta Pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang bisa buat harga bahan pokok tidak naik terus.

“Dari petani/peternak, pengangkutan/ distribusi, sampai pasar di kota,” ka­tanya.

Sementara, @aquilatos mengecam penolakan buruh terhadap besaran UMP 2023 yang ditetapkan Pemprov DKI. Kata dia, mendingan buruh yang demo ke Apindo minta naik jadi 10 persen, supaya banyak pengusaha yang gulung tikar atau ogah invest di sini.

“Kalau gaji Rp 4,9 juta dianggap kekecilan, mungkin bukan gajinya yang kurang, tapi rasa syukurnya yang kurang,” kata @ahayuningtyas.

Baca juga : Soal Food Estate, NasDem Minta Gerindra Bicara Data

“Minta gaji naik saat keadaan ekonomi lesu dan harga bahan naik, itu ibarat si karyawan yang makan daging. Sedangkan si pengusaha yang makan tulangnya,” sambung @rononere.

Akun @hsubhan mengajak pengusaha memindahkan pabriknya ke Jawa Barat atau Banten agar tidak terbebani UMP tinggi. Dia bilang, di dua provinsi tersebut masih luas, harga tanah masih murah, dan ke Jakarta pun tidak terlalu jauh. “Biaya hidup jauh lebih rendah, kualitas orang­nya juga bagus,” katanya.

Akun @antok_hermawan memang­gil-manggil pengusaha. Dia bilang, Jawa Timur bagian barat siap menam­pung investasi para pengusaha. Murah, nyaman, aman, bebas macet, ada 3 terbang tol bebas macet, 2 jam sampai pelabuhan Tanjung Perak/pelabuhan Tanjung Mas. “Ayo investasi ke Jawa Timur,” ajaknya. [ASI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.