Partai Maunya Sistem Terbuka Seperti Sekarang

 Sebelumnya 
PAN juga tak sepakat dengan sistem proporsional tertutup. Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay mengingatkan, pelaksanaan sistem proporsional terbuka selama ini adalah bentuk ketaatan pada putusan MK yang menyatakan sistem pemilu yang digunakan adalah sistem suara terbanyak.

Karena itu, ia meminta, MK berhati-hati dalam memutuskan perkara penggunaan sistem Pemilu 2024. Menurutnya, sistem terbuka saat ini terbukti mendongkrak partisipasi politik masyarakat. "Sebab, dengan sistem itu, siapa pun berpeluang untuk menang. Tidak hanya yang menempati nomor urut teratas," kata Saleh, kemarin.

Golkar juga sudah nyaman dengan sistem pemilu yang berlaku saat ini. Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menolak gagasan sistem proporsional tertutup.

Baca juga : Ahmad Ali: KPU Jangan Bikin Kegaduhan Baru

Menurut dia, sistem proporsional tertutup hanya akan memperkuat sistem oligarki di dalam partai politik. Sistem ini akan memberikan kekuatan kepada partai politik untuk menentukan siapa yang mereka inginkan bukan yang masyarakat inginkan.

"Sementara di Pemilu era demokrasi, ini yang harus diutamakan adalah hak suara rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah juga menjewer bos KPU. Ia menduga ada upaya kesengajaan dari partai tertentu untuk mendorong Hasyim membantunya melanggengkan kekuasaan.

Baca juga : Fraksi PKS: Sistem Proporsional Terbuka Lebih Representatif Dan Demokratis

"Kalau betul Ketua KPU didorong partai politik untuk mengakhiri pencoblosan nama calon pejabat, khususnya wakil rakyat yang kita pilih. Itu artinya, kita sudah masuk era politik partai komunis, yang ingin menguasai dan mengontrol seluruh pejabat publik, khususnya anggota legislatif," kritik Fahri, kemarin.

Tidak semua partai menyerang Bos KPU. PDIP justru mendukung sistem proporsional tertutup.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai sistem pemilu di masa lampau itu lebih banyak manfaat daripada mudharatnya. Menurutnya, sistem proporsional terbuka yang berlangsung selama ini telah mengakibatkan terjadinya liberalisasi politik.

Baca juga : Sebut Pemilu Bisa Pakai Sistem Proporsional Tertutup, Ketua KPU Dijewer NasDem

"Liberalisasi politik telah mendorong partai-partai menjadi partai elektoral, dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara," kata Hasto.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.