Prof Didik: Perpanjangan Jabatan Kades Turunkan Demokrasi Indonesia

RM.id  Rakyat Merdeka - Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menilai demokrasi di Indonesia turun. Masyarakat diminta terus kritis mengawal jalannya politik dan demokrasi.

Hal tersebut dikatakan Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto pada acara diskusi “Dinamika Politik Menuju 2024, Apa Kata Big Data?” di Jakarta, Minggu (5/2). Acara dibuka oleh Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa.

Menurut Winayanto, penelitian big data LP3ES dan Continuum menunjukkan menjelang Pilpres ada berbagai “ritual” yang bisa membahayakan demokrasi. Antara lain: perpanjangan masa jabatan kades, penundaan pemilu, politik dinasti, kredibilitas KPU dan kemunduran demokrasi.

Ini menunjukkan menjelang pemilu, upaya untuk menciderai demokrasi terus dilakukan. Di sini, pemilu terancam hanya menjadi ritual hampa tanpa makna.

Baca juga : Budiman: Perpanjangan Jabatan Kades 9 Tahun Untuk Cegah Konflik

“Namun ada satu hal menarik bahwa ternyata masyarakat sangat kritis atas berbagai upaya untuk menggembosi demokrasi di atas terbukti dari sentimen sangat negatif yang rata-rata mencapai 95 persen dari publik Indonesia,” ujarnya.

Ke depan, kata dia, masyarakat perlu terus mengawal jalannya politik dan tetap kritis pada berbagai upaya untuk membajak demokrasi. Selain itu, elit politik perlu mulai mengisi ruang publik dengan wacana yang lebih substantif untuk demokrasi. 

Sudah saatnya, para elit berhenti melakukan penurunan demokrasi, dan menggantinya dengan menghadirkan masalah-masalah bangsa di ruang publik. “Seperti: kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, korupsi, represi terhadap kebebasan berekspresi, pembatasan kebebasan akademik, rendahnya lierasi digital dan banyak lainnya untuk dicarikan jalan keluarnya,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Peneliti Senior LP3ES yang juga Pendiri Continuum Prof Didik J. Rachbini. Menurut dia, isu perpanjangan masa jabatan kades menurunkan demokrasi. Inti demokrasi adalah pembatasan kekuasaan, karena itu terdapat batasan jabatan publik. 

Baca juga : Fraksi PKB Dukung Masa Jabatan Perangkat Desa Tetap Hingga Usia 60 Tahun

“Upaya perpanjangan masa jabatan kades tersebut merupakan bentuk kolusi politik sama halnya dengan praktek jabatan seumur hidup,” ujarnya.

Isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode juga turunkan demokrasi. Bagusnya, kata dia, masyarakat menolak wacana tersebut.

Didik juga mengatakan, dari hasil riset big data, kredibilitas KPU dipertanyakan oleh publik. Selain itu, Didik juga menyinggung politik dinasti. Kendati tidak tidak haram, praktek ini tetap dapat menggiring demokrasi turun.

Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Abdul Hamid memaparkan, hasil big data Continuum, yang menunjukkan masyarakat masih menolak praktek-praktek yang memundurkan demokrasi.

Baca juga : Pasarkan Produk UKM Di Swiss, Kadin Gandeng Pasar Indonesia

Big data merupakan data verbal. Data verbal bukan berarti tidak memiliki fungsi apa-apa. Kendati berakar dari persepsi, tetapi persepsi merupakan wujud kepercayaan. “Oleh karena itu, hasil analisa big data Continuum merupakan hasil kepercayaan dari opini publik,” katanya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.