Gus Yahya: Islam Hadir Sebagai Solusi Masalah

 Sebelumnya 
Menurutnya, kelahiran organisasi ulama adalah sebuah berita besar karena belum pernah ada ulama yang secara absolut mengorganisasikan diri. “Kita ingin bangkit dengan cara baru, dengan mendigdayakan. Artinya memberi kontribusi konstruktif terhadap perikehidupan bangsa,” ujarnya. 

Agama, kata Gus Yahya, hadir sebagai penyumbang solusi dinamika kehidupan, bisa menyelesaikan masalah. Agama Islam, bukan hanya memecahkan masalah di dalam Islam, tapi juga harus terkait hubungan dengan kelompok lain. 

Karenanya, dalam Muktamar Internasional Fikih Peradaban, tema yang diangkat adalah Membangun Landasan Fiqih untuk Perdamaian dan Harmoni Global. Salah satu bahasan pentingnya adalah pandangan hukum Islam terhadap Piagam PBB. 

Baca juga : Meriahkan Perayaan Imlek, 4 Bandara Angkasa Pura I Hadirkan Barongsai

Pembahasan ini memiliki nilai kebaruan yang sangat penting untuk memperkuat legitimasi PBB sebagai institusi penting dalam menjaga keutuhan negara bangsa modern saat ini.

Kenapa Piagam PBB? Sebab, sebelum ada piagam ini, dunia adalah rimba kompetisi. Penuh konflik. Sehingga diperlukan moderasi toleransi, untuk membangun tata kehidupan dunia yang damai. Piagam PBB merupakan salah satu hal yang menjadi kesepakatan para pemimpin negara untuk menghentikan Perang Dunia II. Para pemimpin negara menandatangani Piagam tersebut untuk tidak lagi berperang. Ini demi keberlangsungan hidup bersama yang nyaman, aman dan bebas dari ancaman negara dan bangsa lain. Namun, hingga kini, disadari bahwa belum tersedia legitimasi fikih berdasarkan hukum Islam tentang piagam itu. 

Posisi Politik

Baca juga : Satu Abad NU, Pesan Jokowi: Gunakan Seni Budaya Sebagai Dakwah

Bagaimana posisi NU dalam kancah politik nasional? Tentang ini, Gus Yahya mengatakan, identitas kelompok tidak boleh dieksploitasi sebagai senjata politik. Sudah jadi keputusan Muktamar NU bahwa NU harus mengambil jarak dari politik praktis. 

“Kalau membuat artikulasi, tujuannya harus untuk pendidikan publik. Bukan untuk memicu benturan kekuasaan. NU tidak boleh jadi pihak dalam kontestasi politik,” tegasnya.

Warga NU saat ini sudah ada di mana-mana. Di banyak partai, di pemerintahan. Baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga, jika ingin mempengaruhi aspirasi masyarakat bisa melalui saluran lain yang tidak memicu benturan. “Ini harus diingat. Kalau pakai artikulasi tujuannya untuk pendidikan publik,” kata Gus Yahya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.