Soal Presiden Berpolitik, JK Disentil Hasto

RM.id  Rakyat Merdeka - Permintaan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla agar Presiden Jokowi tidak berpolitik jelang masa jabatannya berakhir, menuai polemik. Banyak elit politik yang tidak setuju dengan pendapat JK itu. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ikut dalam barisan yang menyentil JK.

Sentilan itu, disampaikan Hasto saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, (GBK), Senayan, Jakarta, kemarin. Hasto mulanya bercerita tentang langkah Jokowi yang mengumpulkan bos parpol pendukungnya, di Istana Negara, Selasa (2/5). Kata Hasto, pertemuan semacam itu bukan cuma dilakukan Jokowi yang menjabat sebagai Presiden.

"Sebenarnya, secara empiris ini juga dilakukan oleh presiden sebelumnya," kata Hasto.

Menurut Hasto, JK saat masih menjabat sebagai wakil presiden juga ikut campur dalam urusan politik. Misalnya, saat JK menjadi tim sukses Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2024. "Beliau kan juga menjadi dewan pengarah di dalam Tim Kampanye Nasional dari Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin (di Pilpres 2019)," tambahnya.

Kendati demikian, peraih gelar doktor ilmu geopolitik dari Universitas Pertahanan (Unhan) itu menghormati pendapat JK. Karena semua orang bebas berpendapat. "Pak JK berpendapat, ya beliau memang punya kebebasan menyampaikan pendapatnya," sambungnya.

Namun, Hasto menegaskan, pertemuan yang dilakukan Jokowi dengan 6 pimpinan parpol pendukung pemerintah itu, sama sekali tidak membicarakan politik praktis soal orang-perorang. Dia mengungkapkan, Jokowi dengan 6 ketum parpol itu membahas soal kesinambungan kepemimpinan untuk bangsa dan negara ke depan.

Baca juga : KSP: Presiden Jokowi Dukung Kepentingan Buruh

"Sebagai pihak yang saat itu mendengar secara langsung dari Ibu Megawati Soekarnoputri, terhadap apa yang dibicarakan di Istana Negara, itu sesuatu hal yang betul-betul berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan," papar dia.

Bukan cuma Hasto, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi juga menyentil JK. Budi Arie bilang, JK perlu ingat bahwa Jokowi juga pejabat politik. Jadi, apa yang dilakukan Jokowi masih dalam batas peraturan perundang-undangan.

"Memang pengalaman sebelumnya nggak dilakukan? Emang pemerintahan sebelumnya nggak melakukan pengumpulan parpol?" ucap Budi.

Senada, PPP juga teringat dengan peran JK di Pilpres 2019. Karena itu, PPP heran dengan pernyataan JK yang seolah-olah tidak terima dengan langkah Jokowi mengumpulkan ketum parpol pendukungnya jelang masa jabatannya habis.

"Pak JK tahun 2019 sebagai wapres sekaligus menjadi dewan penasehat TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Apakah juga dapat dimaknai cawe-cawe untuk penggantinya di posisi wapres?" tanya Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, kemarin.

Lagi pula, ingat Awiek, sapaan Achmad Baidowi,  Megawati Soekarnoputri dan SBY juga punya rekam jejak ikut campur soal Pilpres. "Sekadar mengingatkan, Ibu Megawati itu waktu mengakhiri jabatan di 2004 dan maju lagi untuk periode berikutnya, beliau sudah barang tentu mengurus urusan pencalonan berikutnya," bebernya.

Baca juga : Pesan Lengkap Idul Fitri Presiden Amerika Serikat Joe Biden

Awiek menegaskan, Jokowi dalam mengumpulkan ketua umum partai selalu dalam koridor hukum dan undang-undang. Dia pun mengingatkan JK untuk tak perlu khawatir soal aturan hukum undang-undang dalam manuver politik Jokowi ke depan.

"Pertemuan Presiden Jokowi dengan 6 parpol itu lebih banyak bicara masalah ekonomi, bonus demografi dan middle income trap dan Indonesia emas 2045. Kalau kemudian ada yang menyerempet isu politik, hal itu tak bisa dihindari. Namanya saja pertemuan ketum parpol," ulas dia.

Pembelaan terhadap Jokowi juga disampaikan Gerindra. Ketua DPD Gerindra DKI, Ahmad Riza Patria menilai, selama ini tidak melihat ada upaya intervensi dari Jokowi terkait pencapresan. Adapun kedekatan yang dirajut Jokowi bersama para pimpinan partai belakangan ini, hanya sebagai bentuk komunikasi. Bukan upaya ikut campur.

"Pak Jokowi kan bukan hanya politisi, melainkan pejabat publik. Saya memahami beliau mengerti tugas (presiden dan politisi) dan tidak mengintervensi partai politik mana pun," tandas Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, kemarin.

Riza menilai apa yang menjadi bentuk komunikasi antara Jokowi dan para bos parpol bertujuan untuk kepentingan bangsa. "Tentu cita-cita beliau sama seperti kita sekarang ingin bangsa ini terus berjalan, maju, adil, dan makmur," cetus mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara PAN menekankan tidak ada aturan konstitusi dan etika politik yang dilanggar oleh Jokowi saat terlibat politik praktis. Sebab, kursi presiden sendiri merupakan jabatan politik.

Baca juga : Presiden Keliling Bagi Sembako, Rakyat Senang

"Proses merumuskan koalisi partai Pemerintah adalah bagian dari proses politik. Jika presiden ikut proses politik, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar," tegas Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, kemarin.

Lagi pula, diakui Viva, publik seharusnya sudah mengetahui karakter Jokowi yang lebih senang terus terang. Hal ini ditandai saat mantan Wali Kota Solo itu mengumpulkan enam ketua parpol pendukung di Istana Negara. "Presiden Jokowi suka berterus-terang sikapnya. Tidak sembunyi-sembunyi," terang dia.

Seperti diketahui, pertemuan Jokowi dengan 6 ketum parpol pendukungnya di Istana Negara pada Selasa (2/5) lalu menuai pro dan kontra. Ada yang mengganggap wajar, tapi tak sedikit juga yang memprotesnya. JK yang merupakan pendamping Jokowi pada periode 2014-2019, ikut melontarkan kritik.

JK meminta Jokowi mencontoh Presiden RI ke-4 sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjelang akhir jabatan mereka tak terlalu pusing mengurus politik.

"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis, lah," ujar JK di kediamannya, Brawijaya, Jaksel, Sabtu (6/5).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.