Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mendesak umat Islam di negaranya, untuk serius menjaga masjid, agar tidak berubah menjadi arena politik.
“Saya akan selalu mengingatkan semua seorang, terutama warga Pahang, agar tidak berpolitik di dalam masjid,” kata raja yang juga penguasa negara bagian Pahang, saat meresmikan Masjid Ar-Razzaq di Melaka, seperti dikutip Channel News Asia, Rabu (5/4).
Menurutnya, kerukunan masjid harus dijaga oleh seluruh umat Islam. Bukan hanya tugas para pemimpin.
“Kami tak mau masjid menjadi tempat kami terpecah belah," tegas Sultan Abdullah.
Baca juga : Reformasi Hukum, Malaysia Hapus Hukuman Mati Wajib
"Masjid harus dijaga kesuciannya. Harus menjadi tempat yang mulia dan dihormati, serta menjadi teladan bagi agama lain," imbuhnya.
Pidato raja muncul setelah serangkaian larangan di beberapa negara bagian Malaysia, yang mengharamkan politisi berpidato di masjid.
Pada 2 Maret, penguasa Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin melarang politisi menyampaikan ceramah dan khotbah agama di masjid dan surau.
Sementara Dewan Adat Islam dan Adat Melayu (MAIDAM) Terengganu menekankan, masjid dan surau tidak boleh disalahgunakan untuk menimbulkan keresahan, keresahan, atau perselisihan di antara masyarakat.
Baca juga : Alasan Makan Siang, Kabur Dari Sidang
"Larangan ini mencakup kegiatan atau program yang ada unsur politiknya," kata MAIDAM.
Meski dilarang, Presiden Partai Islam Se-Malaysia (PAS) Abdul Hadi Awang tetap keukeuh memberikan ceramah agama di negara bagian tersebut.
Abdul Hadi berkilah, tak ada salahnya politisi Muslim menyampaikan khotbah di masjid atau di mushala. Doa bilang, pemimpin memang harus berbicara tentang banyak hal, termasuk politik.
“Kita harus mengerti, ketika kita berbicara tentang Islam, kita tidak dapat memisahkan politik dari agama. Bahkan, Nabi Muhammad berbicara tentang politik dalam khotbahnya. Tidak ada yang salah. Kami memiliki kewajiban untuk membicarakannya,” kata Abdul Hadi seperti dikutip The Star.
Baca juga : Ramos Bakal Jadi Saingan CR7 Di Arab Saudi
Pada 7 Maret, negara bagian Perak juga menerapkan larangan politisi untuk berceramah di masjid dan mushala.
Menurut New Straits Times, Direktur Departemen Agama Islam Perak Harith Fadzilah Abdul Halim mengatakan, di antara mereka yang dilarang mengajar dan berceramah di masjid dan mushala adalah anggota parlemen, anggota majelis negara bagian, dan individu yang memegang jabatan di partai politik mana pun.
Di Johor, pada 18 Januari lalu, Putra Mahkota negara bagian Tunku Ismail - yang merupakan ketua Dewan Agama Islam - memerintahkan bahwa selain larangan pembicaraan keagamaan di masjid, semua kegiatan yang melibatkan wacana keagamaan, serta pembicara yang terlibat harus mendapat persetujuan lembaga keagamaan yang bersangkutan.
Di Selangor, pada tahun 2021, Dewan Agama Islam (MAIS) negara mencabut sertifikat pengajaran Islam para aktivis politik. Karena sertifikat tersebut bisa disalahgunakan untuk menguntungkan partai politik. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
