Prabowo Minta Rusia Dan Ukraina Segera Gencatan Senjata

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta gencatan senjata segera diberlakukan di Ukraina.

Dia menegaskan, Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian, untuk mendukung diakhirinya perang di Eropa, yang sudah menyebabkan kerusakan yang luar biasa dan memakan korban warga sipil.

"Perang di Eropa yang sudah berlangsung lebih satu tahun sekarang ini, berdampak pada kehidupan di seluruh dunia. Sementara tantangan yang dihadapi dunia semakin berat, termasuk terus bermutasinya virus Covid-19," kata Prabowo, saat menjadi panelis dalam pembahasan “Resolving Regional Tensions” di Pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6).

Asia Security Summit ke-20 ini dibuka pada Jumat (2/6), dengan menampilkan Perdana Menteri Luar Negeri Australia Anthony Albanese.

Untuk mencegah semakin memburuknya keadaan, termasuk kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, serta makin banyaknya korban jiwa, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi yang dihasilkan dari Pertemuan Shangri-La Dialogue.

“Yang pertama harus kita lakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata,” tegas Prabowo.

Kedua, meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata sekarang ini.

Baca juga : Babinsa Riang Gembira, Saat Prabowo Serahkan 40 Unit Sepeda Motor Di Sumbawa

Ketiga, meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian, dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini.

"Selanjutnya, PBB diimbau menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi,” usul Prabowo.

Dia berharap, usulan penghentian perang ini disetujui semua negara.

“Saya memutuskan, Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian,” kata Prabowo.

Terkait hal ini, Perwakilan Tinggi dan Wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell Fontelles, yang menjadi panelis bersama Prabowo mengakui, biaya yang harus ditanggung Uni Eropa untuk perang di Ukraina sangat tinggi.

“Jumlahnya sekitar 40 miliar dolar AS. Kalau ditambah dengan latihan untuk pasukan Ukraina, nilai bantuan yang diberikan bisa mencapai 60 miliar dolar AS. Tetapi kalau dihitung dengan biaya hidup karena inflasi yang tinggi, nilai bantuan yang dikeluarkan Uni Eropa bisa mencapai 700 miliar dolar AS,” jelas Borrell.

Dia sependapat, perdamaian di Ukraina sangatlah penting dan mendesak. Tetapi pertanyaannya, bagaimana mencapai perdamaian itu.

Baca juga : Denial Syndrome Bahayakan Kesehatan Mental, Ini Ciri Dan Cara Mengatasinya

“Ukraina bukanlah anggota Uni Eropa. Mereka hanya teman Uni Eropa. Tetapi, Uni Eropa harus membantu. Karena agresi Rusia tidak boleh terus terjadi. Uni Eropa tidak mau Ukraina bernasib seperti Krimea,” ujar Borrell.

Usulan Prabowo yang di luar perkiraan para peserta, sempat menimbulkan pertanyaan. Mereka khawatir, usulan ini menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan Rusia.

“Saya tidak mengatakan benar atau salah. Posisi Indonesia dalam agresi terhadap Ukraina, jelas menentang. Yang saya  sampaikan adalah jalan keluar. PBB harus mengambil sikap untuk menyelesaikan perang ini, agar tidak berlarut-larut dan menyulitkan kehidupan di seluruh dunia,” papar Prabowo.

Penyelesaian perang dengan membuat demiliterisasi, bukan pertama kali.

PBB pernah melakukannya dalam perang di Korea, Vietnam, dan Afrika.

Perlu Dialog

Dalam sesi pagi tentang kepemimpinan AS di Indo Pasifik, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menegaskan, AS tidak menginginkan terjadinya konflik.

Kebijakan AS di Indo Pasifik lebih ditujukan untuk menciptakan perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan.

Baca juga : 10 Tahun Jateng Bersholawat Digulirkan, Ganjar Pranowo: Semoga Selalu Menyejukkan Bangsa

Austin menambahkan, pihaknya akan terus melakukan dialog dengan semua pihak untuk menciptakan dunia yang damai, aman, dan sejahtera.

"Tanpa komunikasi, akan terjadi salah pengertian. Yang paling ditakutkan, salah dalam mengambil keputusan,” tutur Austin.

Dia menyayangkan sikap China, yang tidak mau membangun komunikasi dengan AS.

Menteri Pertahanan China Li Shangfu diketahui menolak permintaan pertemuan Menteri Austin di acara Shangri-La Dialogue.

“Semoga ini hanya penolakan yang sesaat. Kemudian akan ada komunikasi yang dibangun dengan pejabat militer China,” harap Austin.

Shangri-La Dialogue akan berakhir Minggu (4/6). Di hari itu, Li Shangfu akan mendapat giliran bicara. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.