Perwakilan PMI Dari Malaysia Temui Bawaslu RI, Usut Kasus DPT Siluman

RM.id  Rakyat Merdeka - Tiga perwakilan PMI dari Malaysia, Rasyidin, Fizin, dan Rico melakukan audiensi dengan Bawaslu RI terkait dugaan kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Malaysia pada Selasa (11/1/2024).

Diketahui, pada hari yang sama juga sempat digelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bawaslu RI yang menyuarakan kasus tersebut.

Di bawah guyuran hujan deras, para demonstran yang notabene berasal dari kalangan mahasiswa mendesak agar KPU dan Bawaslu RI turun langsung mengusut dugaan kecurangan itu.

"Hasil audiensi kami dengan Bawaslu RI, kami sepakat laporan kami yang sebelumnya di Panwaslu Kuala Lumpur diteruskan oleh Bawaslu yang ada di Jakarta," kata perwakilan PMI, Rasyidin kepada wartawan.

Dia menyebut, Bawaslu akan berkomunikasi dengan Panwaslu Kuala Lumpur untuk menindaklanjuti laporan yang sebelumnya telah di buat di sana.

Kata dia, setiap dugaan tindak pelanggaran akan diusut dan dilakukan pengungkapan nantinya.

Baca juga : Jelang Piala Asia, Skuad Garuda Dipermak Iran 5-0

Selain itu, kata dia, Bawaslu RI pun akan terbuka dengan setiap komunikasi lanjutan setelah laporan tersebut diambil alih.

"Pihak Bawaslu juga merekomendasikan melaporkan ke DKPP perihal kode etik profesionalitas dan juga dugaan ancaman dari Ketua PPLN KL," tambah dia.

Dengan laporan tersebut, kata dia, Bawaslu RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada para mahasiswa yang mau bergerak untuk mengawal keberhasilan Pemilu 2024.

Khususnya, hak-hak konstitusi para PMI yang berada di Malaysia ataupun di luar negeri lainnya.

Perbaikan sistem, kata dia, menjadi salah satu kunci dari keberhasilan laporan tersebut sehingga dapat secara signifikan mengurangi kecurangan-kecurangan yang akan datang.

Terpisah, Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengeluarkan pernyataan senada.

Baca juga : KPU Akan Cek Video Viral Ratusan WNI Di Malaysia Belum Masuk DPT

Dia sepakat, penetapan DPT Luar Negeri yang berkurang sangat banyak untuk pemilih di luar negeri (LN) patut dicurigai.

Pasalnya, ada lebih dari 300 ribu pemilih yang berkurang pada DPT luar negeri pada pemilu 2024, dibandingkan dengan jumlah pemilih pada pemilu tahun 2019.

Jumlah pemilih luar negeri Pemilu 2019 sebanyak 2.058.191, sementara itu jumlah pemilih luar negeri pemilu 2024 sebanyak 1.750.474 atau berkurang sebanyak 308.717 pemilih.

KPU tak pernah menjelaskan mengapa terjadi penurunan jumlah pemilih luar negeri tersebut.

Di sisi lain, saat ini terjadi keresahan WNI di luar negeri akibat dugaan banyaknya WNI pemilih luar negeri yang tidak tercatat dalam data pemilih pemilu 2024 tersebut.

Di Kuala Lumpur saja dilaporkan ada lebih dari seratus ribu pemilih yang sampai saat ini tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu 2024.

Baca juga : Fokus Praperadilan, Firli Minta Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Dengan demikian, berkurangnya jumlah pemilih luar negeri dalam DPT pemilu 2024 yang lebih dari 300 ribu terkonfirmasi dengan adanya ratusan ribu pemilih LN yang tidak terdata oleh KPU.

Tentu jumlah ini akan bertambah jika ditambah pemilih LN yang tidak masuk dalam DPT di luar Kuala Lumpur.

KPU diminta untuk mengevaluasi kinerja jajarannya di luar negeri dan divisi yang bertanggung jawab atas dugaan hilangnya hak pilih ratusan ribu WNI yang berada di luar negeri.

"Bawaslu diminta untuk segera menindaklanjuti hal tersebut di atas, serta melakukan penindakan jika ada potensi pelanggaran pemilu di dalamnya," ucap dia.

Di sisi lain, perlu dicari solusi yang komprehensif untuk melindungi hak pilih WNI yang berada di luar negeri.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.