Pakar: Tak Ada Basis Konstitusional, Sangat Mustahil Lakukan Pemakzulan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid berpandangan bahwa isu pemakzulan hanya imajiner. Menurutnya, saat ini, pemakzulan tidak memiliki basis konstitusional kuat.

Isu pemakzulan memcuat setelah sekelompok tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 mendatangi Menko Polhukam Mahfud MD, pekan lalu. Mereka mendorong dilakukan pemakzulan pada Presiden. Mahfud menanggapi hal ini dengan menegaskan, Menko Polhukam tidak mengurusi masalah pemakzulan. Sebab, pemakzulan adalah wewenang DPR.

Fahri Bachmid menerangkan, pemakzulan tidak sembarangan dilakukan. Pemakzulan harus memenuhi anasir-anasir absolut yang bersifat measurable yaitu: terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara; korupsi; penyuapan; tindak pidana berat lainnya; atau perbuatan tercela; maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi mutlak tingkat keterbuktiannya attainable.

Baca juga : TPN & Cak Imin Minta Tunda Bansos, Pengamat: Janganlah Korbankan Rakyat

"Artinya, di luar article of impeachment sebagaimana rumusan konstitusi itu, tidak cukup alasan atau dasar untuk malakukan pemakzulan," terangnya, dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (18/1).

Fahri melihat, manuver yang dilakukan oleh Petisi 100 bersifat politis. Manuver yang mendorong pemakzulan lebih berorientasi pada upaya mendelegitimasi Pemilu 2024.

"Secara constitutional discourse, pemakzulan Presiden tidak mempunyai basis legal konstitusional, sehingga bernuansa imajiner belaka," imbuhnya.

Baca juga : Kembangkan Rupiah Digital, BI Minta Masukan Masyarakat

Dia menerangkan, pemakzulan diatur secara limitatif dalan UUD 1945, seperti ketentuan norma Pasal 7A dan 7B. Pasal 7A berbunyi "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Sedangkan Pasal 7B berbunyi "Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Dia melanjutkan, proses pemakzulan yang diajukan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Ketika proses telah beralih pada MK, maka MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima.

Baca juga : Ganjar : KTP Sakti Mudahkan Bansos Berjalan

"Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Langkah selanjutnya adalah MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut.

Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam Rapat Paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam Rapat Paripurna MPR.

"Dengan demikian, merupakan sesuatu yang sangat mustahil dari aspek kaidah hukum tata negara untuk dilakukan proses pemakzulan Presiden dalam ketiadaan sangkaan yang spesifik secara hukum," tutup Fahri.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.