Guru Honorer Sambangi Kemendikbudristek, Minta Kejelasan Pengangkatan P3K

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebanyak 500 guru honorer yang berasal dari berbagai daerah menyambangi kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi (Kemendikbudristek), di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Kehadiran guru dari berbagai daerah itu, untuk meminta kejelasan pengangkatan Pemerintah dan Perjanjian Kerja (P3K).

Ketua Umum (Ketum) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Teguh Sumarno mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi rombongan guru honorer yang meminta penjelasan formasi pengangkatan P3K.

"Teman-teman guru honorer yang datang ke sini (Kemendikbudristek) ingin menyampaikan aspirasi dan meminta kejelasan terkait formasi P3K. Alhamdulillah rombongan ini diterima langsung oleh Dirjen GTK Nunuk Suryani," kata Teguh saat membuka audensi di Gedung D Dirjen GTK Kemendikbudristek.

Ketua Umum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) wilayah Jawa Timur Muhammad Yudha mengungkapkan, formasi honorer di daerah belum maksimal, masih banyak di daerah yang belum membaik.

Yudha berharap, formasi pengangkatan guru honorer jadi P3K ini ditarik ke pusat dan dilakukan pengakatan oleh Kemendikbudristek.

Baca juga : Ini Respons Jokowi, Soal Pro Kontra Kenaikan Pangkat Prabowo

"Karena ada di beberapa daerah yang pemdanya tidak ada formasi guru honorer untuk diangkat jadi P3K. Nah, kami ingin formasi ini diambil alih oleh pemerintah pusat, khususnya Kemendikbudristek," jelasnya.

Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, pihaknya mengapreasiasi kedatangan para guru honorer ini untuk meminta kejelasan formasi penangkaran P3K.

Menurut Nunuk, saat ini Kemendikbudristek membuka 419.146 formasi bagi guru honorer dalam seleksi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun ini.

"Formasi P3K, secara kesuluruhan 2,3 juta kuota di seluruh instansi pemerintah, dari jumlah tersebut ada 419.146 formasi guru honorer ditambah ususlan tendik 82 ribu yang akan diangkat jadi ASN P3K di 2024," jelas Nunuk.

Terkait guru honorer yang ingin formasi pengangkatan P3K ditarik oleh pemerintah pusat, Nunuk menjelaskan, hingga saat ini Menteri Kemendikbudristek Nadiem Makarim sedang berusaha untuk menarik ke pusat.

"Bapak menteri masih berusaha, jika formasi ini ditarik ke pusat, harus diubah undang-undangnya dan mencari celah di dalam salah satu pasal. Sebab, saat ini masih menggunakan UU otonomi daerah," terangnya.

Baca juga : Perkuat Industri Keuangan Digital, Maucash Raih Penghargaan TOP Digital PR

Nunuk menambahkan, semua daerah sudah mengusulkan formasi. Tapi, ada beberpa di daerah yang belum mengusulkan, di antaranya Lampung Utara, Kota Cirebon, Kota Batu, Aceh, dan Papua.

"Habis dari sini, teman-teman guru honorer langsung koordinasi dengan pemda setempat, karena pemda yang mengadvokasi formasi pengangkatan P3K. Nama daerah yang saya sebut di atas pemdanya belum mengajukan, tapi teman-teman yang hadir di sini nama daerahnya tidak saya sebut, berarti pemdanya sudah mengajukan," ungkapnya.

Salah satu pertanyaan audiensi terkait guru honorer adalah nasib guru honorer status P untuk kategori P1, P2, dan P3 pada seleksi PPPK guru 2024, Nunuk menegaskan bahwa guru honorer yang lulus dengan status P, Kemendikbudristek tidak akan mengetes ulang.

"Yang statusnya sudah P tidak akan dites ulang, begitupun bagi P1 yang tidak dapat penempatakan masih bisa diangkat jadi P3K. Karena lulus status P1 tetap melekat di diri masing-masing, bukan lembaga," jelasnya.

Selepas beraudiensi di Kemendikbudristek, ratusan guru honorer melanjutkan aksinya dengan menyambangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ketua Umum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) wilayah Jawa Timur Muhammad Yudha mengatakan, kedatangannya ke Kantor Kemenkumham untuk meminta kejelasan terkait adanya 2 SK Kemenkumham kepengurusan PB PGRI, yakni PB PGRI versi Teguh Sumarno dan versi Unifah Rosyidi.

Baca juga : Libur Panjang, Kemenhub Tingkatkan Pengawasan Angkutan Pariwisata

"Kami ingin mengetahui apakah salah satu dari 2 SK Kemenkumham tersebut bisa dibatalkan atau tidak, ternyata kata Kemenkumham tidak bisa dibatalkan. Dan itu menjadi rekam jejak kalau pihak Pak Teguh mengajukan dan pihak Ibu Unifah mengakukan," kata Yudha yang menjadi perwakilan guru honorer saat audensi dengan Kemenkumham.

"Pihak Kemenkumham juga menyampailan bahwa kalau ada dualisme kepemimpinan harap diselesaikan di PTUN," tambahnya.

Rombongan guru ini juga merapat ke Kantor KPU RI untuk melakukan orasi dukungan. Para guru tersebut hanya bisa berorasi di depan pagar kantor KPU RI.

Juru Bicara PB PGRI Ilham Wahyudi mengungkapkan, kedatangan rombongan guru honorer ini untuk memberikan semangat dan ucapan terima kasih kepada anggota KPU RI yang telah menjalankan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan damai dan tertib.

"Kami berharap siapa pun nanti yang menang Pilpres yang diumumkan KPU bisa merealisasikan programnya, terutama kenaikan gaji guru honorer menjadi Rp 2 juta per bulan. Kami ucapkan terima kasih kepada KPU yang sudah menjalankan pesta demokrasi Pemilu 2024 dengan damai dan tertib," ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.