Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mulai membahas wacana penambahan kursi menteri dalam kabinetnya. Salah satu yang diusulkan adalah kementerian yang fokus mengurus program maksi alias makan siang gratis.
Makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan Prabowo-Gibran saat kampanye Pilpres 2024. Agar program ini bisa langsung ngegas, akan dibentuk kementerian yang mengurus soal maksi.
Selain Maksi, Prabowo-Gibran juga akan membentuk pos kementerian baru. Sehingga diprediksi jumlah kementerian yang ada di kabinet Prabowo-Gibran mencapai 40 kementerian.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menilai penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan mendatang adalah sesuatu yang bagus. Sebab, Indonesia adalah negara besar yang butuh bantuan banyak pihak agar pemerintahan bekerja optimal.
Menurutnya, penambahan kursi menteri merupakan hak prerogatif Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Namun, dia menepis anggapan penambahan itu sebagai upaya mengakomodasi kepentingan politik.
Baca juga : Kaesang Calon Wali Kota Bekasi, Serius Nih?
“Tantangan kita besar, target-target kita besar. Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dalam pemerintahan, sehingga jadi besar,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Di tempat terpisah, Gibran menyebut pihaknya masih melakukan kajian untuk penambahan sejumlah Kementerian/Lembaga baru dalam Pemerintahannya. Wali Kota Solo ini mengatakan, berapa jumlah maupun detailnya akan disampaikan langsung oleh Prabowo Ketika sudah selesai dibahas.
Meski begitu, Gibran memberi sinyal salah satu kementerian yang dibahas berkaitan dengan program makan siang gratis. Apalagi, program itu merupakan unggulan visi-misi Pemerintahannya ke depan.
“Belum pasti masalah kementeriannya, tunggu dulu. Masih dibahas dan digodok,” ujar Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/5/2024).
Putra sulung Presiden Jokowi ini mengatakan, keberadaan Kementerian urusan maksi itu cukup signifikan. Terlebih lagi, anggaran yang dibutuhkan untuk mengeksekusi program makan siang gratis sangat besar. Berkisar di angka Rp 400 triliun tiap tahunnya.
Baca juga : Diresmikan Presiden Jokowi, Fasilitas Digital Super Canggih Ada Di Depok
“Kenapa harus dibuat kementerian sendiri, ya karena program ini melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah. Logistiknya juga tidak mudah, monitoring juga tidak mudah,” paparnya.
Di sisi lain, Gibran menginginkan agar program makan siang gratis dapat berjalan baik untuk jangka panjang dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh seluruh warga Indonesia, jika generasi mudanya punya gizi seimbang. “Kami ingin program ini benar-benar bisa impactfull,” pungkasnya.
Setelah acara peresmian Indonesia Digital Test House di Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2024), Presiden Jokowi ikut merespons wacana penambahan Kementerian tersebut. Namun, mantan Gubernur Jakarta ini enggan komentar panjang lebar. Menurutnya, urusan itu sebaiknya ditanyakan langsung kepada Prabowo.
“Kalau kementerian yang akan datang ya tanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih,” ujarnya.
Ketika disinggung, apakah ikut memberikan masukan kepada Prabowo dalam pembentukan Kabinet. Jokowi juga enggan menjawab gamblang. “Enggak, enggak, enggak. Enggak tanya ke saya,” singkatnya.
Baca juga : PPP Tawarkan Tempat Berteduh Ke Gibran
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai kementerian yang saat ini berjumlah 34 merupakan bentuk ideal. Sebab, pembentukannya telah melewati kajian mendalam.
Meski begitu, Ma’ruf menyerahkan urusan pembentukan kabinet kepada Presiden terpilih. Terpenting, pembentukan kabinet sesuai dengan kebutuhan. “Kalau ada keperluan mungkin bisa lebih dari itu,” kata Ma’ruf di Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Senada, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai jumlah kementerian saat ini tidak perlu ditambah. Apalagi, menurutnya, wacana penambahan menteri sampai 40 orang cukup kental nuansa politiknya.
“Itu artinya bukan lagi kabinet kerja itu namanya, bukan zaken kabinet, tetapi kabinet yang lebih politis,” kata pria yang akrab disapa JK di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (7/5).
Politisi senior Partai Golkar ini kemudian menjelaskan, dalam pemerintahan yang terpenting bukanlah menambah jumlah menteri. Namun, menerangkan apa saja yang mau dikerjakan Presiden terpilih selama masa pemerintahannya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
