Dark/Light Mode

Jokowi Ditanya Bersediakah Jadi Penasihat Prabowo

Rabu, 15 Mei 2024 08:30 WIB
Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Ameroro yang terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024).(Foto: Biro Pers)
Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Ameroro yang terletak di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024).(Foto: Biro Pers)

 Sebelumnya 
Belakangan, usulan tersebut berkembang menjadi wacana untuk menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Ketua MPR Bambang Soesatyo jadi inisiator dibentuknya DPA.

Bamsoet-sapaannya, menilai DPA lebih pas dari wacana pembentukan Presidential Club.

Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan, saat ini semua kelembagaan tengah dikaji.

Baca juga : DPR Gercep Bahas Aturan Kementerian

Muzani mengatakan ada beberapa lembaga yang mungkin sedang diperkuat. Tetapi ada beberapa kelembagaan yang sudah dipelajari untuk digabungkan dengan kementerian yang ada, atau dilebur, atau malah dilikuidasi.

“Ya, beberapa lembaga sedang dalam kajian-kajian termasuk dewan pertimbangan presiden,” kata Muzani, yang juga Wakil Ketua MPR itu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho menilai kenapa Jokowi tidak menjawab tegas soal usulan diangkat sebagai penasihat Prabowo. Dengan status sebagai Presiden dan Kepala Negara, kata dia, Jokowi sepertinya tak nyaman bila dibahas saat ini.

Baca juga : Sewa Rumah Di Kemang Untuk Simpan Uang Korupsi 40 Miliar

Menurutnya, Jokowi sebagai negarawan tidak ingin dirinya dijadikan bahan diskursus politik.

“Seolah-olah dianggap menekan atau mempengaruhi proyeksi atau keputusan-keputusan politik Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam menyusun pemerintahan mendatang,” beber Dimas Oki.

Padahal, ditegaskan Dimas, Jokowi berkali-kali menegaskan susunan kabinet pemerintahan mendatang, sepenuhnya berada di tangan Presiden terpilih. “Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa struktur dan nama-nama di kabinet pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden terpilih untuk memutuskan,” sambungnya.

Baca juga : Dahnil Anzar Simanjuntak: Presidential Club Cuma Istilah, Bukan Wadah

Terkait posisi Jokowi di era pemerintahan mendatang, Dimas meyakini Prabowo mafhum. Apalagi, Prabowo telah mengisi kursi kabinet Jokowi hampir lima tahun.

“Tentunya dengan kapasitas dan legacy yang dimiliki, pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki kepentingan untuk memberikan ruang bagi Jokowi untuk memainkan peran dalam mendukung agenda-agenda pemerintahan mendatang. Baik untuk kepentingan domestik atau kepentingan nasional di tataran global,” tutur dia.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.