Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meluruskan simpang siur tentang program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ia menjamin Tapera tidak akan bernasib seperti Asurasi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI).
"Saya ingin sampaikan kepada teman-teman, pemerintah ingin memastikan Tapera tidak mengalami hal yang seperti ASABRI," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden di Jakarta, Jumat (31/5).
Ia meyakini pengelolaan dana Tapera juga akan akuntabel dan transparan. Karena pengawasannya dilakukan oleh Komite Tapera yang terdiri dari Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan profesional.
Baca juga : Moeldoko Tegaskan Tapera Adalah Tabungan, Bukan Potongan Gaji
"Dengan dibentuknya Komite Tapera, saya yakin pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, karena semua bentuk investasi Tapera ada yang kontrol yakni Komite dan OJK," lanjutnya.
Tapera adalah mekanisme penyimpanan untuk pembiayaan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara, karyawan swasta hingga pekerja mandiri di kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sedangkan peserta non-MBR berhak menerima hasil tabungan Tapera ketika pekerja memasuki masa pensiun.
Baca juga : Soal Iuran Tapera, Ketum REI Sarankan Indonesia Tiru Singapura
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron meminta pemerintah mengkaji ulang program Tapera. Agar jangan sampai kasus fraud atau korupsi pada lembaga keuangan pengumpulan dana publik milik pemerintah seperti di ASABRI kembali terulang.
Menurutnya, pengumpulan dana publik harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan prudens.
"Jangan sampai kasus-kasus fraud yang terjadi sebelumnya kembali terulang sebagaimana kasus Jiwasraya lalu, di mana dana pensiun Asabri dan Taspen yang malah berujung pada permasalahan hukum," ingatnya di Gedung DPR, Kamis (30/5).
Baca juga : Moeldoko Pastikan Nasib Petani Karet Segera Berubah
Ia juga mengimbau Pemerintah harus mempertimbangkan lokasi perumahan Tapera, agar dekat dengan tempat kerja pesertanya.
“Ini banyak hal yang harus kita bicarakan dulu, diskusikan dulu supaya betul-betul kebijakan publik itu ketika diketok, ketika diberlakukan tentu juga dapat direspon secara positif oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
