Dark/Light Mode

KI Pusat Soroti 6 Polemik Seputar Tapera, Urgensi Aturan Termasuk

Kamis, 6 Juni 2024 10:42 WIB
Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn (kiri) dan Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha dalam press briefing Kupas Tuntas Transparansi Tapera di Kantor KI Pusat, Jakarta, Rabu (5/6/2024). (Foto: Firsty Hestyarini/RM.id/Rakyat Merdeka)
Komisioner KI Pusat Rospita Vici Paulyn (kiri) dan Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandhiyudha dalam press briefing Kupas Tuntas Transparansi Tapera di Kantor KI Pusat, Jakarta, Rabu (5/6/2024). (Foto: Firsty Hestyarini/RM.id/Rakyat Merdeka)

 Sebelumnya 
Vici berpendapat, program TAPERA berpotensi menimbulkan masalah sosial baru, karena kebijakan tersebut dipandang memberatkan atau membebani masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau karyawan maupun para pemberi kerja.

Besaran iuran yang ditanggung karyawan 2,5 persen. Yang ditanggung perusahaan 0,5 persen.

"Masyarakat diwajibkan membayar, sehingga upah yang akan diterima semakin kecil," ujar Vici.

Dia lalu menjelaskan, UMR rata-rata Indonesia adalah Rp 3 juta. Dengan adanya ketentuan Tapera, gaji karyawan tersebut dipotong Rp 75 ribu, dan pemberi kerja dipungut Rp 15 ribu. 

"Dalam konteks ini, karyawan masih harus membayar iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, yang juga memberikan manfaat subsidi dan memiliki pilihan untuk KPR. Tapera ini akan membuat tumpang tindih, padahal bisa memilih salah satunya," papar Vici.

Baca juga : Suara Penolakan Terus Menggema

"Apakah perusahaan mau, karena ada tambahan beban pengeluaran?" imbuhnya.

Dengan total iuran Rp 90 ribu per bulan atau Rp 1.080.000 per tahun, dalam 10 tahun diperoleh dana Rp 10.800.000. Dalam 20 tahun, terkumpul Rp 21.600.000.

"Dengan angka segitu, apakah jenis, ukuran, dan harga rumah yang didapat masih akan sama, meski ditambah keuntungan? Apakah dana yang terkumpul sudah dihitung dan cukup untuk membeli rumah bagi para peserta?" tanya Vici.

4. Implikasi Ekonomi dan Sosial

Bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, kewajiban menyisihkan sebagian pendapatan untuk Tapera bisa menjadi beban finansial tambahan yang signifikan.

Baca juga : Sempat Kritis Setelah 5 Kali Ditembak, Kondisi PM Slovakia Terus Membaik

Vici menilai, terkadang, program seperti Tapera dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap pasar perumahan.

"Termasuk, kemungkinan peningkatan harga properti yang bisa sulit diakses oleh masyarakat berpenghasllan rendah atau menengah," cetusnya.

5. Kurangnya Edukasi

Keterbatasan informasi atau pemahaman tentang manfaat dan persyaratan program Tapera, dapat menyebabkan skeptisisme atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

Begitu pula kesadaran terhadap pentingnya perencanaan keuangan.

Baca juga : Perkuat Sinergi, CIMB Niaga Syariah Hadirkan Inovasi Ekosistem Haji dan Umrah

"Beberapa orang mungkin tidak menyadari pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang melalui Tapera, yang dapat menyebabkan kurangnya minat atau partisipasi dalam program tersebut," ucap Vici.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.