Bongkar Kasus Proyek Jalan Indramayu, KPK Garap Anggota DPRD Jabar

RM.id  Rakyat Merdeka - Tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Jawa Barat (Jabar), Abdul Rozak Muslim, dalam kasus dugaan suap proyek jalan di Indramayu, yang menjerat Bupati nonaktif Indramayu, Supendi. Selain Abdul Rozak, tim penyidik komisi antirasuah juga memanggil PPK Bidang SMP Dinas Pendidikan, Indramayu Supardo, dan PPK Bidang SD Dinas Pendidikan Indramayu, Malik Ibrahim. 

"Ketiganya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SP (Supendi)," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Kamis (28/11). 

Baca juga : KPK Periksa Mantan Anggota DPRD Kaltim

KPK menetapkan Supendi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengaturan proyek di lingkungan kekuasaannya. Selain Supendi, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni, Kadis PUPR Kabupaten Indramayu, Omarsyah; Kabid Jalan di Dinas PUPR Indramayu, Wempy Triyono; serta satu pihak swasta, Carsa AS.

Supendi diduga sering meminta sejumlah uang kepada Carsa selaku rekanan penggarap proyek. Supendi ‎diduga sudah mulai meminta uang kepada Carsa sejak Mei 2019 sejumlah Rp 100 juta.

Baca juga : Kasus Suap Bupati Indramayu, KPK Garap Empat Saksi

Tak hanya Supendi, Omarsyah dan Wempy Triyono juga beberapa kali menerima uang dari Carsa. Pemberian uang ke Bupati Supendi serta dua pejabatnya disinyalir terkait dengan pemberian proyek-proyek dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Carsa tercatat mendapatkan dan menggarap tujuh proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu dengan nilai proyek sekira Rp 15 miliar dari APBD.

Supendi total menerima uang dugaan suap dari Carsa sebesar Rp 200 juta. Omarsyah, diduga menerima Rp 350 juta dan sepeda. Sementara Wempy menerima Rp 560 juta. Uang tersebut diduga bagian dari komitmen fee 5 sampai 7 persen dari nilai proyek yang dikerjakan Carsa.

Baca juga : KPK Garap 2 Ketua APTRI

Supendi, Omarsyah, dan Wempi yang diduga sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Carsa yang diduga sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi‎. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.