Turunkan Stunting, Pemerintah Perlu Beri Perhatian Khusus pada Posyandu

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah disarankan memberikan perhatian khusus terhadap Posyandu untuk menjadi ujung tombak menurunkan angka stunting. Janji Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, untuk menggiatkan kembali Posyandu dinilai tidak cukup jika tidak diberangi langkah konkret di lapangan.

Dinda Srikandi Radjiman, peneliti kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia (UI), menilai sudah selayaknya pemerintah memberi perhatian khusus bagi program Posyandu. Sebab, program Posyandu terbukti dapat berfungsi secara komprehensif sebagai pendeteksi awal, penanganan, pencegahan, serta konsultansi yang dilakukan oleh kader Posyandu. 

“Artinya, Posyandu merupakan garda terdepan upaya pencegahan stunting. Ini yang perlu dijabarkan dalam rencana aksi secara konkret di lapangan,” paparnya, di Jakarta, Jumat (13/12).

Baca juga : Pemerintah Serius Amankan Natal

Menurut dia, peran strategis Posyandu terbilang sukses di masa Soeharto. Tidak ada salahnya jika pemerintahan saat ini mencontoh kiat sukses tersebut. “Artinya, tidak ada salahnya jika Posyandu diberi perhatian khusus dan digerakkan lagi. Dalam arti, perhatian khusus itu bisa berupa anggaran yang memadai untuk menggerakkan program di lapangan. Sebab, jangan salah karena people moved by incentives dari pemerintah,” jelasnya.

Dinda menilai, kekuatan utama Posyandu ada di deteksi awal dan kader di lapangan. Deteksi awal itu terkait dengan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi seiring berjalannya usia, sehingga masalah atau bila ada abnormalitas pertumbuhan anak di usia 0-23 bulan paling utama dapat terdeteksi di Posyandu. “Bayangkan bila tidak terdeteksi, dampaknya akan lebih parah dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, kekuatan Posyandu dibanding cara lain adalah karena adanya kader. Semua intervensi di Indonesia ini kuncinya penggerak. “Kader adalah aset berharga dalam menyukseskan upaya penurunan stunting via Posyandu. Karena itu, pemerintah harus mulai memikirkan bagaiman reward dan mekanisme insentif yang cukup agar mereka bisa ‘bergerak’. misal dengan memfasilitasi biaya transport mobilitas mereka untuk mendatangi warga masyarakat di wilayah binaannya,” paparnya.

Baca juga : Izin FPI, Bamusi Minta Pemerintah Bersikap Tegas

Masalah stunting dinilai cukup mengkhawatirkan, sehingga Presiden Jokowi memberikan tugas khusus ke Menkes Terawan. Presiden menargetkan angka stunting di bawah 16 persen dalam 5 tahun ke depan, jauh di ambang batas Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20 persen.

Menanggapi target tersebut, Terawan mengaku sudah melakukan observasi di lapangan dan ternyata solusinya cukup mudah. Simpel, program Posyandu harus kembali digiatkan lagi. 

“Saya yakin ini adalah tugas yang luar biasa, tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Kita syukuri dan saya harapkan tidak menjadi beban, justru suka cita. Justru hal yang menantang, pengalaman baru. Kami senantiasa mendukung apapun yang dibutuhkan. Program promotif preventif menjadi bekal di depan, untuk selalu mencegah penyakit, menggiatkan kembali Posyandu, serta memberikan edukasi kepada masyarakat terutama kasus-kasus stunting,” katanya.

Baca juga : Tutup Tahun, Pemerintah Realisasikan Program Santripreneur

Program Posyandu yang akan digiatkan kembali Terawan merupakan program pemberdayaan rakyat kecil berbasis komunitas yang diprakarsai Soeharto. Pada 1984, pemerintahan Soeharto memperkenalkan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), yaitu pengembangan kesehatan anak mulai dari penimbangan badan dan mengatasi kekurangan gizi. Posyandu mempunyai lima program, yaitu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), keluarga berencana (KB), Gizi, penaggulangan diare, dan imunisasi. Keberhasilan program Posyandu di era Orde Baru pernah mendapat apresiasi dari asosiasi kesehatan publik di Amerika Serikat.

Terkait program Posyandu, Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, pun sempat memuji peran para kader Posyandu dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam menurunkan angka stunting di wilayah tempat mereka mengabdi. Hal tersebut disampaikan Iriana saat berdialog dengan peserta Sosialisasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa, yang digelar di The Radiant, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Oktober 2019. [KW]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.