Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ribuan keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mengundurkan diri. Penyebabnya, mereka tak mau rumahnya ditempeli stiker “keluarga miskin”. Mereka malu ada stempel miskin di rumahnya. Fenomena ini terjadi di beberapa daerah.
Di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, ada 2.202 kepala keluarga penerima PKH yang mengundurkan diri. “Mereka malu karena rumahnya ditempel stiker yang menyatakan keluarga miskin. Mungkin karena malu disebut miskin,” ujar Kepala Dinsos Kabupaten Jombang, Mochammad Saleh.
“Semuanya langsung mundur saat mau dipasang stiker,” imbuhnya.
Stiker tersebut memuat tulisan Pra Sejahtera atau Penerima Bantuan Sosial. Kemudian, pada bagian bawah terdapat tulisan jenis bantuan yang diterima. Di antaranya, PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan beberapa jenis bantuan lainnya.
Tujuannya, agar distribusi dana bantuan yang berasal dari pemerintah itu tepat sasaran.
Sudah sejak pekan lalu, Dinsos menempelkan stiker di tiap rumah penerima PKH. Label itu ditempel di tembok, pintu, atau kaca rumah, yang bisa dilihat oleh masyarakat umum.
Baca juga : Pemakzulan Makin Mulus, Trump Sewot
Selama proses pemasangan label, setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang keberatan rumahnya di beri tanda sebagai keluarga pra sejahtera atau penerima bantuan sosial, bisa mengajukan pengunduran diri dari kepesertaan program.
Selain karena malu disebut sebagai keluarga miskin, alasan pengunduran diri dari daftar penerima PKH itu karena ada yang kondisi perekonomian ke luarganya telah membaik.
“Mundurnya alamiah, misalnya karena tanggungan telah selesai,” tutur dia.
Menurut Soleh, jumlah keluarga penerima PKH di Kabupaten Jombang pada 2019 sebanyak 86 ribu KPM. Puluhan ribu KPM PKH tersebut tersebar di 306 desa/kelurahan.
Di Klaten, 5.153 kepala keluarga mengundurkan diri sebelum stiker keluarga miskin ditempel. Bupati Klaten, Sri Mulyani bilang, alasan pengunduran diri itu lantaran para kepala keluarga itu menyatakan sudah mampu hidup sendiri.
Di Prabumulih, Sumsel, 171 keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) resmi mengundurkan diri. “Selain tidak memenuhi syarat, mereka malu dipasang stiker apalagi dengan tulisan jelas sebagai tanda warga tersebut tergolong miskin dan tidak mampu,” tutur Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkot Prabumulih, Heriyanto.
Baca juga : Pemerintah Terus Telusuri Isu Dioksin Telur Ayam di Sidoarjo
Di Sragen, hal ini juga terjadi. Wakil Bupati Sragen, Dedy Endriyatno menyebut, ada 10 persen dari 3.600 keluarga miskin yang mengundurkan diri setelah program pemasangan stiker dilakukan.
Berbeda, Pemerintah Kabupaten Magetan, Jawa Timur enggan memasang stiker keluarga pra sejahtera. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan, Sucipto mengatakan, tidak ada aturan yang mengikat terkait pemasangan stiker bagi keluarga miskin penerima bantuan PKH.
Menurutnya, pemasangan stiker keluarga miskin penerima PKH justru dikhawatirkan akan menyakiti hati keluarga penerima bantuan. Pemasangan stiker juga dikhawatirkan akan mempengaruhi psikologis kelu ar ga miskin penerima bantuan PKH.
“Dampak sosialnya tinggi sekali. Akhirnya orang miskin kalau malu tidak mau menerima, akhirnya program kita yang gagal. Sudah miskin tidak mau menerima bantuan akhirnya tidak tertangani karena dampak sosialnya tinggi sekali, ” ujar Sucipto.
Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial (Kemensos), MO Royani mengungkapkan, pemasangan stiker adalah inisiatif pemda setempat. Tetapi, Kemensos juga punya imbauan. Apa itu?
“Kemensos memberikan rambu-rambu jika akan memasang penanda di rumah KPM PKH, sebaiknya tidak menggunakan istilah “fakir miskin” tetapi menggunakan istilah “keluarga prasejahtera”,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Baca juga : Taspen Bentuk Unit Investasi Syariah
Roni, sapaan akrab Royani menyebut, bansos PKH tetap diberikan meski rumah yang bersangkutan tidak ditempeli stiker atau penanda.
Bansos PKH akan dihentikan atau terminasi jika KPM tersebut tidak lagi memiliki komponen kesehatan, pendidikan, lansia dan penyandang disabilitas berat. “Selain itu, KPM tidak menerima lagi bantuan jika graduasi yaitu sudah sejahtera mandiri secara ekonomi,” tandas dia.
Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara mengatakan, 10 juta penerima manfaat PKH dibantu 2020. “PKH program yang sangat bagus, dipuji juga institusi-institusi di luar negeri, kami akan melanjutkan, akan ada 10 juta PKH tahun depan,” ujarnya saat membuka kegiatan kegiatan bulan bulan bakti sosial dalam rangkaian Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2019 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kemarin.
Bahkan, kata dia, akan ada penambahan indeks untuk ibu hamil. “Semoga bisa berjalan dengan lancar,” tutur politisi PDIP itu.
“Tapi yang lebih penting itu pesertanya harus lebih sedikit. Karena kalau semakin banyak, berarti angka kemiskinan tidak turun, kan begitu,” tambahnya.
Dia memastikan, program-program sosial ini merupakan intervensi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Dia menyatakan, angka PKH yang sudah mandiri cukup banyak, karena perekonomiannya sudah meningkat. Sehingga, tidak perlu lagi dapat bantuan sosial. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
