Relawan Jokowi Dukung Sikap Kritis, Tapi Tolak Hoaks dan Fitnah

RM.id  Rakyat Merdeka - Aktivis Jokowi-Maruf Amin Menang Total (Join Metal) Teddy Syamsuri HS mengatakan, sikap dan pandangan kritis dari warga bangsa terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan itu diperlukan. Ia meyakini, sikap tersebut sangat dihargai, termasuk dari relawan dan elemen partai pendukung presiden.

Ia kemudian mencontohkan sikap kritis dari kader dan anggota DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon yang sesekali begitu vulgar mengkritisi pemerintahan Jokowi. Namun, Effendi tetap dihargai. Buktinya, Effendi baik-baik saja dalam partai banteng itu.

Tetapi, jika yang disebarkan adalah cercaan dan tuduhan yang tidak berbasis data lengkap dari sumber terpercaya, Teddy menilai itu namanya ujaran kebencian, hoaks dan fitnah. Menurut Teddy, di masa kampanye Pilpres 2019, rakyat merasakan betapa ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah telah sangat menyesakkan dada, melukai akal sehat, bahkan hampir-hampir memecah belah persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan NKRI. 

Pasca-pilpres, serangan terhadap Presiden Jokowi di periode kedua ternyata malah bertambah. Tidak hanya datang dari lawan politik, tapi juga dari relawan sendiri. Teddy mensinyalir ada satu dua orang, terutama di elite organ relawan yang tidak ikhlas. Elite tersebut menjadi relawan karena ingin ada pamrih. Ada tendensi reward jabatan yang diimpikan. Sehingga ketika tidak terakomodasi, berbalik menyerang. Ia mengaku tak habis pikir, ketika tiba-tiba ada orang-orang yang mengaku relawan kemudian melemparkan tuduhan ke publik.

Baca juga : Larang Jokowi ke Kediri, Pramono: Bercanda

"Sebut saja Aznil Tan yang menuduh Kepala KSP (Kantor Staf Presiden) Moeldoko terkait dengan kasus korupsi Jiwasraya, dan menuduh bahwa Moeldoko adalah kaki tangan SBY. Ada lagi Haidar Alwi yang menuduh Moeldoko juga terkait dengan korupsi di PT ASABRI bersama BN, anak mantu orang nomor satu negeri ini. Bukan hanya relawan, tetapi seluruh warga bangsa tersentak," ujarnya, di Jakarta, Rabu (19/2).

Ia mengaku heran, bagaimana bisa orang-orang dekat Presiden Jokowi berani melakukan korupsi. Sebab, menurutnya Jokowi, sangat mengharamkan perbuatan itu untuk seluruh aparat dan keluarga.

Teddy melihat, tuduhan-tuduhan itu tidak disertai bukti yang valid dan kuat. Sebab, Kejaksaan Agung sudah mengusut kasus Jiwasraya dan menetapkan 6 tersangka. Tidak ada nama Moeldoko. "Wajarlah kalau rakyat dan relawan menanggapi tuduhan yang disebarkan itu hoaks, halusinasi, dan fitnah. Dan tentu saja rakyat dan relawan menjadi sangat marah karena Aznil Tanjung dan Haidar Alwi sudah bikin kegaduhan baru," lanjut dia.

Rakyat dan relawan, terang dia, setuju jika segala kebobrokan dibongkar tuntas. Dibuang durinya. Namun semuanya harus berdasar data yang akurat dan kredibel. Misalnya tentang eks pendukung SBY yang direkrut menjadi Tenaga Ahli dan Penasehat di KSP. Menurutnya, tidak logis jika kemudian dipersepsikan bahwa Moeldoko adalah kaki tangan SBY yang akan membantai Jokowi dari dalam Istana.

Baca juga : Jokowi Minta Aparat Sigap Atasi Kebakaran Hutan di 2020

Ia mencontohkan, ketika Jokowi merekrut Ali Muchtar Ngabalin yang merupakan bekas tokoh lawan politiknya. Termasuk ketika Jokowi merekrut Prabowo Subianto di jajaran menterinya. "Apakah akan dikatakan bahwa Jokowi sedang membantai dirinya sendiri?" tanya dia.

Faktanya, sebut dia, kinerja mereka banyak justru banyak diapresiasi rakyat. Mereka percaya bahwa Jokowi sangat teliti dan hati-hati dalam memilih para pembantunya. "Kita masih ingat ketika Jokowi menolak mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri, karena sedang bermasalah dengan KPK."

Ia meyakini, Presiden Jokowi sudah mengecek segala sesuatunya ketika memberikan jabatan Kepala KSP kepada Moeldoko. Track record, kapabilitas, kredibilitas, integritas dan loyalitasnya tentu sudah sangat diperhitungkan Jokowi. 

Terbukti, selama kampanye Pilpres, Moeldoko menjadi bemper dan tameng benteng yang kokoh dalam menangkis serangan ujaran kebencian, hoaks, dan fitnah dari lawan politik dan kelompok radikal. Moeldoko punya andil besar terhadap kemenangan Jokowi.

Baca juga : Ucapkan Selamat Imlek, Jokowi Berharap Kita Semua Makin Sejahtera

Persoalan korupsi yang dituduhkan Aznil Tan dan Haidar Alwi terhadap Moeldoko dalam kasus Jiwasraya dan ASABRI, kata dia, tidak dapat diterima akal sehat. Apalagi jika dikaitkan untuk kepentingan dana Pilpres 01. "Karena Jokowi sangat mengharamkan duit korupsi, karena itu relawan yakin Moeldoko tidak mungkin melakukannya."

Formula terbaik untuk upaya pemberantasan korupsi dan sekaligus pembersihan pejabat korup, tambah Teddy, adalah dengan menempuh langkah projustisia. KPK adalah instansi yang tepat untuk melaporkan dan mendorong penyelidikan serta penyidikan urusan korupsi. 

Ia menyarankan, jika Aznil Tan dan Haidar Alwi punya data akurat, segera melaporkan temuannya ke KPK. "Karena jika tidak, maka akan dicap sebagai pembuat, rekayasa dan penyebar berita bohong, hoax, ujaran kebencian," pungkasnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.