Bansos...Mana Bansos

RM.id  Rakyat Merdeka - Buntut corona, 1,5 juta orang menganggur. Ada yang langsung di-PHK. Ada yang “dirumahkan”. Agar bisa nyambung hidup, mereka berharap pertolongan pemerintah. “Bansos..mana bansos...” ramai disuarakan para korban PHK ini.

Imbauan pemerintah agar pengusaha tidak mem-PHK-kan karyawan, sulit dipenuhi. Gelombang PHK terus bertambah dari hari ke hari. Bila wabah corona belum juga reda, diprediksi bulan Mei atau Juni, puncak badai PHK benar-benar akan terjadi.

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengakui, saat ini kondisi pengusaha sedang sulit. Butuh dialog antara pengusaha dan buruh. “Saya yakin kita tidak ingin kondisi seperti ini terjadi,” kata Ida, dalam rilis yang diterima redaksi, kemarin.

Menteri asal PKB ini menawarkan sejumlah alternatif agar pengusaha tak gampang melakukan PHK. Misalnya, menghapus lembur, mengurangi upah dan fasilitas kerja buat para petinggi sampai gantian merumahkan buruh. Kekhawatiran Ida memang beralasan. Jumlah orang yang kena PHK terus bertambah.

Sampai 9 April lalu, tercatat ada 1,5 juta orang kehilangan pekerjaannya. Rinciannya, di sektor formal ada 160 ribu orang kena PHK dari 24 ribu perusahaan dan sebanyak 1 juta pekerja dirumahkan dari 27 ribu perusahaan. Sisanya 265 ribu pekerja dirumahkan berasal dari sektor informal.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai antisipasi. Salah satunya menggencarkan Kartu Pra Kerja yang sudah resmi di luncurkan Sabtu (11/4).

Baca juga : Jangan Biarkan Corona Meluas

Menurut Airlangga, kartu ini efektif meminimalkan dampak dari gelombang PHK akibat PSBB (Pembatasan sosial Berskala Besar) tersebut. Sekaligus efektif untuk mendata jumlah korban PHK akibat pandemi ini.

“Pemerintah mengakurasi data di dalam Kartu Pra Kerja ini dengan masukan setiap sektor by name dan by address,” kata Airlangga dalan konferensi pers virtual Pembukaan Pendaftaran Kartu Pra Kerja, Sabtu.

Ketum Golkar itu mengajak orang yang kena PHK untuk mendaftarkan diri ke program Kartu Pra Kerja. Program ini akan membuka pendaftaran dengan kuota 164 ribu orang perminggunya.

Adapun besaran bantuan pelatihan dan insentif yang diterima oleh masing masing peserta sebesar Rp 3.550.000, dan akan menyasar kepada 5,6 juta peserta selama tahun 2020.

Untuk diketahui, selama pandemi corona ini, Pemerintah menyiapkan beragam bansos bagi warga. Beberapa di antaranya berupa bantuan sembako Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Selain itu ada BLt kepada 9 juta keluarga di luar Jabodetabek. Kemudian bansos untuk sekitar 10 juta keluarga senilai Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Program Padat Karya Tunai, Keselamatan Polri, serta Kartu Pra Kerja.

Baca juga : 3,6 Juta Orang Terdampak Corona Dapat Bansos, Jokowi Minta Kades Kucurin Dana Desa.

Sementara, Pemrov DKi sudah menyiapkan dana sebesar Rp 2,2 triliun. Sedangkan, untuk Bodetabek dialokasikan Rp 1 triliun. Ekonom Indef Bhima Yudistira mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan rakyat yang terkena PHK. Sejauh ini, bantuan sosial yang dilontarkan pemerintah hanya untuk masyarakat miskin.

Sementara yang terkena PHK belum tersentuh. memang, kata dia, ada program Kartu Pra Kerja. namun konsep program tersebut belum menyelesaikan masalah bagi mereka yang terkena PHK. Program tersebut misalnya memberikan pelatihan. “Orang kena PHK tidak perlu diberi pelatihan secara online. tapi jaring pengaman seperti bantuan tunai,” kata Bhima saat dikontak, kemarin.

Menurut dia, kartu ini sejatinya dirancang saat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5 persen. Jadi wajar kalau pemerintah ingin memperbanyak SDM unggul. Sementara, kondisi saat ini sedang tidak normal dan cenderung krisis.

Bhima melihat masyarakat yang ekonominya tertekan lebih butuh bantuan tunai untuk bisa makan setiap hari, ketimbang mendapat pelatihan. Ditambah lagi, ia khawatir masyarakat juga kesusahan untuk bisa mendaftar dan mengikuti pelatihan sebab semuanya serba online.

Senada, pengamat politik dari UIN Bandung, Nanat F Natsir mengatakan dalam kondisi seperti ini PHK tak terelakkan. Hal ini terjadi hampir di seluruh negara yang terkena pandemi corona. Termasuk Amerika Serikat dan negara di Eropa. Cepat atau lambat badai PHK akan datang ke tanah air. Tentu saja ini situasi berbahaya bagi kelompok masyarakat hampir miskin.

Karena itu, Nanat menyarankan agar pemerintah memberikan bantuan sosial kepada kelompok ini. Menurut dia, jika gelombang PHK dibiarkan begitu saja, akan merembet ke sosial. Bukan tidak mungkin angka kriminalitas bakal melonjak di masa-masa tersebut. Dalam jangka panjang, gelombang PhK menurunkan daya beli, menurunnya partisipasi pendidikan hingga kriminalitas.

Baca juga : Tok, Iannone Dihukum Larangan Balapan 18 Bulan

Pemerintah sudah mengeluarkan Perppu soal penanganan corona yang isinya antara lain gelontoran anggaran sebesar Rp 405 triliun untuk penanganan wabah. Ini harus diapresiasi. Berikan bantuan konkret dalam menangani wabah. Sayang, kata dia, anggaran tersebut diambil dari dana abadi pendidikan. Bukan dari dana infrastruktur atau dana pertahanan yang jumlahnya ratusan triliun.

Menurut dia, membangun infrastruktur di kondisi sekarang tidak urgen. ia juga menilai bagian dari pertahanan. “Semoga kalau syoknya sudah reda, pemerintah mengambil anggaran dari infrastruktur atau pertahanan. Bukan dari dana pendidikan,” kata nanat, saat dikontak, tadi malam.

Harapan datangnya bansos menggema di jagat twitter. Antara lain dikicaukan akun @Dedi432. Dia penasaran apakah akan mendapat bansos bagi yang terdampak PHK. “Bansos mana bansos. Kira-kira udah jalan belum ya? Kok gak denger suaranya. mudah-mudahan ada dan cepet sampai. Mohon jangan diumpetin ya,” kicaunya.

Kicauan yang sama juga disampaikan Kang Dani di akun @kangdan338. ia menyoroti pembagian bansos hanya untuk rakyat miskin. Sementara korban PHK belum dapat. “Tolonglah para pejabat yang terhormat dibantu. Kami rakyat kecil korban PHK,” ucapnya. [BCG ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.